Merdeka.com - Posisi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dipastikan beralih dari Gede Pasek Suardika ke Anas Urbaningrum. Pasek memastikan jika Anas siap membuka tabir kriminalisasi dan operasi kekuasaan yang membuatnya masuk bui.

Pada merdeka.com, pria yang akrab disapa GPS ini mengatakan, bahwa status Anas ini justru dianggapnya sebagai tantangan tersendiri. Ia bahkan menyandingkan posisi Anas saat ini seperti posisi dari Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia saat ini.

"Itu tantangannya. Seperti halnya Anwar Ibrahim di Malaysia juga beradu stigma koruptor dan pelaku pedofilia karena pernah di penjara dalam kasus tersebut. Tetapi pelan tapi pasti makin banyak yang tahu kalau semua itu kriminalisasi dan operasi kekuasaan saat itu. Akhirnya partai barunya bisa menjadi pemenang pemilu di Malaysia," tukasnya, Senin (15/5).

Ia menambahkan, dengan posisi yang dianggapnya sama, yakni sama-sama merasa dikriminalisasi, Pasek menyatakan, tinggal sekarang bagaimana nanti Anas mampu meyakinkan hal tersebut.

"Dan menurut saya lebih mudah karena pelakunya sudah tidak pegang kekuasaan dan banyak masih hidup. Jejak digital juga masih ada," tambahnya.

Namun, Pasek membantah PKN akan digunakan sebagai kendaraan untuk balas dendam Anas. Ia lebih menyukai menggunakan kata berjuang untuk mengembalikan keadilan yang terampas oleh proses hukum yang tidak wajar daripada kata balas dendam.

"Bukan balas dendam tetapi berjuang mengembalikan keadilan yang terampas oleh proses hukum yang tidak wajar. Jadi berjuang mencari keadilan secara maksimal," tegasnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan, bahwa Anas meyakini masih ada ruang untuk dapat membuka tabir gelap dibalik skenario pemenjaraan terhadap dirinya.

"AU meyakini masih ada ruang perjuangan untuk membuka tabir gelap dibalik skenario menjebloskan dirinya ke dalam penjara," ungkapnya.

Pasek juga menyinggung soal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Salah satunya. Karena kan bukan satu sisi saja tetapi ada yang lainnya juga terlibat. Pidato Jedah yang mendesak KPK untuk status AU dan berlanjut sprindik bocor KPK ke Istana dan pengambilalihan jabatan ketua umum oleh SBY saat rapat Majelis Tinggi di Cikeas dan beberapa peristiwa lainnya menjadi salah satu jejak-jejaknya," jawabnya.