Panglima TNI Tetap Angkat Senjata Lawan OPM Dinilai Kegagalan Negara Bangun Papua
Terkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang konflik di Papua.
panglima tni
Jenderal Agus Subiyanto menilai OPM termasuk dari kombatan
Panglima TNI Tetap Angkat Senjata Lawan OPM Dinilai Kegagalan Negara Bangun Papua
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa tetap menggunakan pendekatan senjata dalam menangani persoalan Papua, atas pergerakan separatis yang selama ini dilakukan oleh Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) -Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih kombatan.
Agus menyebut hard power adalah langkah penegakan hukum demi mempertahankan kedaulatan negara.
- Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan Bikin Panglima Geram, Dua Jenderal Langsung Diberi Perintah
- Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK
- Tolak Pembangunan, KKB Bakar Rumah Anggota DPRD dan Kios di Papua Pegunungan
- Tiba di Papua, Panglima TNI Bicara Strategi Hadapi KKB
- Kasad Jenderal Maruli Minta Maaf Soal Ledakan Gudang Amunisi Kodam Jaya: Kita akan Evaluasi
- 10 Korban Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi Belum Ditemukan, Pencarian Dibagi Menjadi 7 Sektor
"Karena mereka (oganisasi Papua merdeka/kelompok kriminal bersenjata) masih kombatan, jadi akan kita lawan dengan senjata tentunya," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Terkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang masalah di Papua.
Menurut Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer semestinya yang dilakukan Panglima TNI yang baru itu adalah dngan pendekatan human security atau pendekatan keamanan manusia menjadi hal yang terpenting di Papua.
"Apa yang di katakan Panglima TNI merupakan pernyataan yang mengulangi kegagalan negara mulai dari integrasi hingga saat ini. Karena pendekatan senjata tidak membuahkan hasil dari tahun 1969 hingga saat ini, justru menambah daftar kekerasan militer atau pelanggaran HAM di Papua,"
ucap Gustaf Kawer, Jumat (24/11).
Human Security berarti manusia di Papua yang di jadikan sentral dari pembangunan baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik termasuk penyelesaian pelanggaran HAM dan sejarah masa lalu mendepat tempat untuk diselesaikan secara bermartabat.
Disinggung soal bagaimana memposisikan Papua dalam perspektif separatisme dan masyarakat sipil, sebagaimana pendekatan Panglima itu, ungkap Gustav, pengalaman selama ini justru target penggunaan senjata api malah berdampak ke korban masyarakat sipil. Dan terjadi pengungsian internal seperti di Nduga, Maybrat, Intan Jaya, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.
Kelompok bersenjata dari sipil juga perlu diidentifikasi dengan baik.
"Karena dari investigasi kami justru ada kelompok yang mendapat dukungan amunisi dari militer dan kepolisian.
Pertanyaan penggunaan senjata api tujuan untuk kelompok separatis yang mana? Langkah yang penting dibuka ruang dialog dengan kelompok TPN-OPM yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan Papua.
