Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN tegaskan sejak awal menentang LGBT, parpol harus gunakan nurani

PAN tegaskan sejak awal menentang LGBT, parpol harus gunakan nurani Ilustrasi LGBT. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, UU LGBT tengah dibahas di DPR saat ini. Dia pun mengungkap ada lima fraksi di DPR yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Namun Zulkifli enggan menyebutkan lima fraksi itu. Dia memastikan Fraksi PAN di DPR menolak. Pernyataan Zulkifli pun menuai reaksi dari sejumlah parpol di DPR. Ada yang menyebut pernyataan Zulkifli tanpa dasar, ada juga yang menyebut justru Fraksi PAN yang tak hadir dalam rapat pembahasan UU LGBT.

Sekjen PAN, Eddy Soeparno menegaskan, Fraksi PAN di DPR sejak awal menentang keras LGBT dan legalisasi minuman keras (Miras).

"Kami menentang keras LGBT dan legalisasi Miras. Betapapun dikemas dengan bahasa 'dikendalikan", katanya, Minggu (21/1).

Dia menyatakan apa yang disampaikan Zulkifli Hasan adalah bagian dari mengingatkan tentang bahaya LGBT, miras,dan pernikahan sejenis.

"Ketum (Zulkifli Hasan) percaya bahwa parpol akan menggunakan nurani dan kejernihan nalar dalam memutuskan legislasi agar sejalan dengan moralitas, agama, budaya dan demi masa depan anak-anak kita yang bebas narkoba, miras dan prilaku seksual yang menyimpang," katanya.

Dia mengajak semua kalangan untuk fokus pada persoalan bagaimana mengatasi dan mencegah bahaya prilaku LGBT dan masalah moral yang mengancam bangsa di masa depan ketimbang memperdebatkan tentang siapa yang anti dan membela LGBT.

"Persoalannya adalah bagaimana agar tidak ada celah dalam perundangan-undangan yang dibuat oleh DPR bagi prilaku LGBT dan peredaran miras yang mengancam generasi bangsa di masa yang akan datang," katanya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Bripda AN, Polisi di Kendari Ditangkap Terkait Kasus LGBT

Bripda AN, Polisi di Kendari Ditangkap Terkait Kasus LGBT

Bripda AN, saat ini masih diperiksa Propam Polda Sultra.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terungkap, Bripda AN Terlibat Kasus LGBT Pernah Jadi Korban Kekerasan Seksual

Terungkap, Bripda AN Terlibat Kasus LGBT Pernah Jadi Korban Kekerasan Seksual

Propam Polda Sultra masih memeriksa personel Polresta Kendari berinisial Bripda AN di Kendari.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya