Pakar Epidemiologi Imbau Warga Pakai Masker Berlapis Saat Kampanye dan Pencoblosan

Merdeka.com - Pemilihan kepala daerah (pilkada) disinyalir sangat rentan dalam penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan oleh setiap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penanggungjawab gelaran itu.

Pakar epidemiologi, Iche Andriany Liberty mengungkapkan, pilkada disebut rawan penularan corona karena kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan. Banyak tahapan yang mendatangkan banyak orang, mulai dari pendaftaran, kampanye, pengiriman logistik dan puncaknya hari pencoblosan.

"Jika tidak ada pengawasan yang ketat dan penerapan protokol kesehatan, maka penularan Covid-19 sangat tinggi pada tahapan pilkada," katanya, Senin (14/9).

Menurutnya, jika tetap digelar kampanye atau semacamnya yang menyebabkan banyak orang berkumpul, disarankan dilakukan di tempat terbuka. Ruang tertutup terlebih sirkulasi udara tidak memadai, penularan virus semakin tinggi.

"Bila perlu pakai masker lebih dari satu lapis, memang harus lebih ketat. Apalagi orang yang punya penyakit bawaan, masker yang dipakai bukan yang biasa tapi masker medis," ujarnya.

Iche mengakui tujuh daerah yang digelar pilkada tidak berstatus zona merah penularan Corona. Hanya saja, dirinya mengingatkan kembali protokol kesehatan menjadi penting dan melihat kasus aktif serta tingkat pemeriksaan di daerah.

Apalagi, kata dia, tingkat pemeriksaan di Sumsel dinilai belum optimal. WHO memberikan standar satu minggu paling tidak 1 dari 1.000 orang di suatu daerah diperiksa.

Namun mulai masa pandemi hingga 13 September 2020, baru 23.937 orang yang sudah diperiksa atau tak lebih dari 2,79 per seribu penduduk. Dari jumlah itu, kini tercatat sebanyak 5.051 orang (26,87 persen) dinyatakan positif, 3.649 orang di antaranya atau 72,50 persen sembuh, dan 300 orang atau 5,94 persen meninggal dunia.

"Semua pihak harus terlibat dalam mencegah penularan, jangan sampai justru muncul klaster baru," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengakui beberapa tahapan pilkada masih terjadi kerumunan orang meski sudah dilarang, seperti masa pendaftaran. Hanya saja, rombongan itu tidak diperkenankan memasuki gedung KPUD.

"Sejauh ini kami konsisten menerapkan protokol kesehatan, peserta yang tidak ada surat bebas Covid-19 dilarang hadir. Kami juga minta semua pihak membantu menyukseskan pilkada serentak tahun ini," pungkasnya.