Merdeka.com - Ratusan pedagang ayam yang tergabung dalam Perhimpunan Penyalur Ayam Pedaging (P2AP) di Makassar geruduk gedung DPRD Sulsel, Kamis (9/8). Mereka mengadukan nasibnya yang kini mengalami penurunan omzet hingga 60 persen.

"Omzet kami turun 50 persen hingga 60 persen gara-gara monopoli perusahaan bermodal besar. Mereka memotong mata rantai niaga ayam pedaging kemudian menguasai semuanya, mulai dari memproduksi pakan dan Day Old Chicken atau DOC, budidaya, pemotongan hingga pemasaran ke pasar-pasar becek menembus konsumen langsung," kata Ketua P2AP Makassar Jumail kepada wartawan.

Seharusnya, kata Jumail, perusahaan besar itu berbagi peran antara lain memanfaatkan distributor sehingga masyarakat yang bergelut dalam bisnis ayam ini bisa berjalan.

Diungkapnya, gara-gara seluruh mata rantai niaga ayam itu dikuasai segelintir perusahaan besar, peternak mandiri, peternak ayam di wilayah Sulsel banyak yang gulung tikar.

"Kami pedagang ayam tidak mau bernasib serupa, harus gulung tikar karena sistem yang tidak adil. Untuk bertahan hidup, teman-teman kami yang tadinya peternak beralih jadi pedagang tapi kini keberlangsungannya juga kini terancam," kata Jumail tanpa menyebut perusahaan besar yang diduga memonopoli itu.

Ditambahkan, akibat monopoli itu, harga ayam jadi naik lantaran stok berkurang. Misalnya dipesan 600 ekor ke perusahaan besar itu, hanya siap 400 ekor. Mereka naikkan harga sehingga pedagang pun naikkan harga hingga Rp 30 ribu per kilogramnya.

Selle KS Dalle, anggota DPRD Sulsel dari komisi B yang menerima pengunjuk rasa ini mengatakan, niaga ayam di Sulsel yang terindikasi kuat ada upaya monopoli ini sudah jadi masalah memiriskan.

"Kalau kita ke daerah, beberapa peternak yang sebelumnya tumbuh subur di kampung-kampung kini sudah gulung tikar. Usaha mereka tidak bisa berkembang karena ada sistem yang memangsa mereka. Ada sistem monopoli di niaga ayam baik ayam pedaging maupun ayam petelur," kata Selle.

Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan. Oleh karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan gelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan pihak Dinas Peternakan, KPPU dan pengusaha yang terkait niaga ayam untuk mencari solusi.