Mungkinkah ada Aksi 'People Power' Pasca Pilpres, Ini Analisa Mantan Waka BIN
Merdeka.com - Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali menilai people power hanya gara-gara perbedaan dukungan dalam pemilihan umum presiden tidak mungkin terjadi. Sebelumnya, viral kabar akan ada aksi massa pasca Pilpres 2019.
"People power tidak mungkin terjadi karena persyaratannya belum terpenuhi," kata As'ad saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/4). Demikian dikutip dari Antara.
Menurut As'ad, sebuah gerakan massa yang besar hanya mungkin terjadi jika ada krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat, kekurangan bahan makanan, kelangkaan bahan makanan, harga membubung tinggi, dan krisis bahan bakar.
Selain itu, juga terjadi krisis politik yang mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan, gangguan keamanan yang masif, dan aparat keamanan di luar kendali.
Syarat lainnya, kata As'ad, terjadi krisis kebudayaan sehingga pranata sosial tidak berfungsi, ketidakpatuhan sosial secara masif. Faktor lain adalah timbulnya revolusi sosial budaya, hilangnya identitas bangsa, dan runtuhnya semangat kebersamaan dalam masyarakat.
"Apa yang terjadi sekarang hanyalah kesalahpahaman soal hasil pilpres yang oleh KPU belum selesai dihitung semuanya," kata As'ad.
Dia yakin jika penghitungan versi KPU sudah selesai, data berbeda bisa dicocokkan. Bila terjadi perbedaan, bisa diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan jati diri bangsa.
"Kedua capres kita adalah tokoh berkepribadian, berintegritas, terhormat, mencintai rakyatnya, dan juga dicintai," tutup As'ad.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Anies, Cak Imin akan dapat meyakinkan masyarakat untuk memilih AMIN di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaPada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya