Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mungkinkah ada Aksi 'People Power' Pasca Pilpres, Ini Analisa Mantan Waka BIN

Mungkinkah ada Aksi 'People Power' Pasca Pilpres, Ini Analisa Mantan Waka BIN Tragedi Mei 1998. ©REUTERS

Merdeka.com - Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali menilai people power hanya gara-gara perbedaan dukungan dalam pemilihan umum presiden tidak mungkin terjadi. Sebelumnya, viral kabar akan ada aksi massa pasca Pilpres 2019.

"People power tidak mungkin terjadi karena persyaratannya belum terpenuhi," kata As'ad saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/4). Demikian dikutip dari Antara.

Menurut As'ad, sebuah gerakan massa yang besar hanya mungkin terjadi jika ada krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat, kekurangan bahan makanan, kelangkaan bahan makanan, harga membubung tinggi, dan krisis bahan bakar.

Selain itu, juga terjadi krisis politik yang mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan, gangguan keamanan yang masif, dan aparat keamanan di luar kendali.

Syarat lainnya, kata As'ad, terjadi krisis kebudayaan sehingga pranata sosial tidak berfungsi, ketidakpatuhan sosial secara masif. Faktor lain adalah timbulnya revolusi sosial budaya, hilangnya identitas bangsa, dan runtuhnya semangat kebersamaan dalam masyarakat.

"Apa yang terjadi sekarang hanyalah kesalahpahaman soal hasil pilpres yang oleh KPU belum selesai dihitung semuanya," kata As'ad.

Dia yakin jika penghitungan versi KPU sudah selesai, data berbeda bisa dicocokkan. Bila terjadi perbedaan, bisa diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan jati diri bangsa.

"Kedua capres kita adalah tokoh berkepribadian, berintegritas, terhormat, mencintai rakyatnya, dan juga dicintai," tutup As'ad.

(mdk/ian)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polisi Ingatkan Warga Hormati Pilihan, Jangan Menjelekkan Capres Cawapres
Polisi Ingatkan Warga Hormati Pilihan, Jangan Menjelekkan Capres Cawapres

Kepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.

Baca Selengkapnya
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Optimis Cak Imin Mampu Memikat Masyarakat saat Debat Cawapres
Anies Optimis Cak Imin Mampu Memikat Masyarakat saat Debat Cawapres

Menurut Anies, Cak Imin akan dapat meyakinkan masyarakat untuk memilih AMIN di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali

Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).

Baca Selengkapnya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau

Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu

Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya