Merdeka.com - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, tidak akan memperpanjang relaksasi untuk pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang berakhir pada Senin (31/8).

Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Arif Rahman menjelaskan, pencabutan relaksasi itu dipilih lantaran potensi penerimaan pajak Pemkab Bogor telah meningkat. Sehingga mulai 1 September 2020 denda piutang PBB diberlakukan.

"Setelah dipertimbangkan beberapa masukan, kemudian melihat potensi penerimaan kita meningkat, kita stop sampai 31 Agustus 2020 ini," katanya, Senin (31/8).

Dia menjelaskan, relaksasi pajak memberikan dampak signifikan bagi pendapatan daerah Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2020. Pasalnya, selam masa relaksasi itu, wajib pajak tidak perlu membayar denda administratif akibat keterlambatan membayar niaya pokok pajak.

"Relaksasi kan penghapusan sanksi administrasi dan pemberian diskon 10 persen bagi wajib pajak. Lewat relaksasi itu, justru membantu peningkatan penerimaan kita," ujarnya.

Relaksasi pajak di Kabupaten Bogor tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 terhitung sejak 1 Juli-31 Agustus 2020.

Dia menjelaskan, selain PBB-P2, relaksasi pajak juga sempat diterima dunia usaha, seperti perhotelan, restoran, hiburan dan parkir. Namun, penundaan pembayaran pajak itu harus dihentikan pada 31 Agustus 2020.

"Berkat relaksasi pajak, realisasi pajak daerah hingga 28 Agustus sudah mencapai 80 persen. Sementara pendapatan daerah sudah terealisasi 56 persen dari target Rp1,4 triliun. Sisa empat bulan lagi atau efektif 100 hari, kita maksimalkan untuk mencapai target," tutup Arif.