MUI Lebak dukung KUHP kumpul kebo

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebak mendukung Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang sanksi kumpul kebo dengan mempidanakan para pelakunya. Sebab, sanksi itu dinilai sesuai dengan aturan dalam Islam.

"Praktik kumpul kebo atau hidup serumah tanpa pernikahan yang sah dalam agama Islam haram hukumnya dan mereka melakukan perbuatan zina," kata Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Lebak, Baijuri di Rangkasbbitung seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/4).

Menurut dia, pihaknya sangat mendukung Rancangan KHUP kumpul kebo yang kini dibahas di Komisi III DPR. Ia berharap rancangan itu dapat diberlakukan menjadi hukum positif di Indonesia.

Dalam KHUP tersebut pelakunya bisa dikenakan Pasal 485 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp 30 juta. Perbuatan kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan mereka melakukan persenggaman tanpa pernikahan sah dilarang agama Islam juga Undang-Undang (UU).

"Kami menyambut baik KHUP kumpul kebo itu karena hidup ini harus diatur. Jika tidak diatur dipastikan praktik kumpul kebo makin merajalela," katanya.

Baijuri mengatakan, dampak buruknya perbuatan kumpul kebo sangat hebat karena dapat melahirkan kebebasan seks, praktik seksual yang menyimpang, perbuatan zina dan akan memunculkan berbagai penyakit menular, di antaranya HIV/AIDS.

Selain itu, bagaimana status anak hasil kumpul kebo karena kedua orangtuanya tidak diatur dalam UU Perkawinan. Di samping itu, kumpul kebo akan merugikan derajat kaum perempuan juga status sosial di masyarakat.

Karena itu, kata dia, pelaku kumpul kebo harus diberikan sanksi berat berupa hukuman penjara agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang dilarang agama dan negara. Hukuman bagi pelaku kumpul kebo tidak melanggar hak-hak azasi manusia (HAM).