MMI tantang PDIP debat soal syariat yang dianggap merusak NKRI
Merdeka.com - Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengecam pernyataan ketua tim Hukum Pemenangan Jokowi - JK, Trimedya Panjaitan yang menyebutkan bahwa syariat Islam mengganggu NKRI dan juga bertentangan dengan ideologi PDI Perjuangan. Menurut ketua MMI Irfan S Awwas, pernyataan Trimedya itu sudah menebarkan fitnah tentang Syariat Islam. Karena itu dia meminta kepada Trimedya untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
"Sebagaimana dikatakan Trimedya di harian Republika, Perda Syariat Islam mengganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Perda Syariat Islam tidak sejalan dengan ideologi yang dianut PDIP, juga bertentangan dengan UUD 45. Atas pernyataan tersebut kami meminta pertanggungjawaban Trimedya," kata Irfan saat menggelar konferensi pers di markas MMI di Kotagede Yogyakarta, Senin (09/06).
Menurut Irfan, apa yang dikatakan Trimedya justru patut dipertanyakan. Pasalnya menurut dia, Pancasila sila pertama mengatur tentang kehidupan berketuhanan yang dijamin.
"Ketuhanan yang Maha Esa, itu sila pertama, dari itu maka tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan ajaran Tuhan yaitu agama. Jika syariat ditolak, apa PDI Perjuangan akan menghidupkan ideologi marxisme di Indonesia?" ujar Irfan.
MMI rencananya akan menantang PDI Perjuangan untuk melakukan debat terbuka terkait dengan pernyataan Trimedya tersebut. Debat tersebut menurut Irfan sebagai upaya pembuktian bahwa apa yang dikatakan oleh Trimedya tidak benar.
"Kami sudah fax kan surat tantangan debat terbuka dan klarifikasi pernyataan Trimedya ke PDI Perjuangan, kami akan tunggu. Jika tidak mendapat tanggapan kami akan melakukan tindak lainnya, termasuk jalur hukum," tegasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dengan pelbagai sikap perdamaian.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun demikian, Abdul menekankan di bulan Ramadan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok asal dengan kepala dingin.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
Baca SelengkapnyaGayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSeorang pria berbaju merah tampak hendak diseruduk kambing putih berkali-kali.
Baca Selengkapnya