Militer Myanmar harus segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memantau langsung tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. NasDem mengapresiasi langkah Jokowi yang dinilai mampu memulihkan stabilitas keamanan di sana.

"Hal ini menunjukkan bahwa Presiden tengah menjalankan peran strategis Indonesia di kawasan ASEAN untuk mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar segera memulihkan keamanan dan stabilitas di negara bagian Rakhine," kata Ketua DPP Partai NasDem, Martin Manurung dalam pesan singkat, Senin (4/9).

Bahkan, pemerintah RI melalui Menlu Retno juga menjalin komunikasi dengan mantan Sekjen PBB, Kofi Annan yang menjadi Ketua Advisory Commision on Rakhine State dan meluncurkan program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO).

"Langkah-langkah yang diambil Pemerintah RI dipandang strategis dan komprehensif karena mencakup banyak hal dari hulu ke hilir. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga melakukan diplomasi internasional untuk penghentian kekerasan di negara bagian Rakhine, termasuk pada etnis Rohingya," kata Martin.

Selanjutnya, Martin juga mendesak agar pemerintah Myanmar dan militer negara itu menghentikan kekerasan kepada etnis Rohingya di Myanmar.

"Militer Myanmar harus segera menghentikan kekerasan di Rakhine dan menghormati hak azasi manusia etnis Rohingya di Myanmar. Kekerasan militer seperti itu sungguh menyedihkan dan bertentangan dengan kemanusiaan, apapun latar belakang etnis, ras dan agamanya," tegas Martin.

Lebih lanjut, Martin juga mengimbau, kelompok-kelompok masyarakat dan politik di Indonesia agar tidak terprovokasi atas sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Ini adalah tragedi kemanusiaan. Kita bersama mengutuknya dan menyatakan solidaritas bersama etnis Rohingya di Myanmar," pungkas Martin. (mdk/rnd)