Militer China Gelar Patroli Terencana di Laut China Selatan, Tegaskan Kedaulatan

Juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Zhai Shichen, mengumumkan bahwa angkatan laut China telah melaksanakan patroli terencana. Patroli ini berlangsung di perairan Laut China Selatan dari tanggal 23 hingga 26 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan China dalam menegaskan klaim maritimnya di wilayah tersebut.

Patroli tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan teritorial nasional China serta hak dan kepentingan maritimnya. Pernyataan ini disampaikan Zhai Shichen melalui platform WeChat. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan yang strategis ini.

Pengerahan pasukan angkatan laut ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan regional. China memiliki sengketa teritorial yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan beberapa negara Asia-Pasifik. Wilayah ini diyakini menyimpan cadangan hidrokarbon yang signifikan.

Komando Teater Selatan PLA secara tegas menyatakan komitmennya untuk membela kedaulatan teritorial nasional China serta hak dan kepentingan maritimnya di Laut China Selatan. Patroli ini adalah manifestasi dari komitmen tersebut. Tujuannya adalah menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan yang sangat penting ini.

Juru bicara Zhai Shichen menekankan bahwa kegiatan patroli ini adalah tindakan yang terencana dan rutin, bukan respons mendadak terhadap situasi tertentu. China berpegang pada prinsipnya dalam mengelola perairan yang dianggap sebagai bagian dari wilayahnya. Ini menunjukkan konsistensi dalam kebijakan pertahanan maritim Beijing.

Melalui patroli angkatan laut ini, China mengirimkan pesan yang jelas kepada komunitas internasional. Pesan tersebut menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi klaim maritimnya yang telah lama ada. Ini juga merupakan bentuk unjuk kekuatan dan kehadiran di wilayah sengketa.

Dalam pernyataannya, Zhai Shichen secara khusus menyoroti upaya Filipina untuk menarik negara-negara di luar kawasan guna mengorganisir apa yang disebut patroli bersama. Tindakan ini dianggap sebagai provokasi dan pemicu kekacauan yang tidak perlu. Beijing melihatnya sebagai langkah yang dapat memperburuk situasi.

China berpendapat bahwa intervensi pihak eksternal justru merusak perdamaian dan stabilitas regional, alih-alih menyelesaikannya. Beijing melihat langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk memperkeruh situasi dan dapat memperumit penyelesaian sengketa yang ada. Hal ini menjadi perhatian serius bagi keamanan kawasan.

Pemerintah China secara konsisten menentang keterlibatan kekuatan non-regional dalam sengketa Laut China Selatan. Mereka percaya bahwa masalah ini harus diselesaikan secara bilateral dan melalui dialog antara negara-negara yang bersengketa. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan damai.

Laut China Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama cadangan hidrokarbon yang signifikan. Kawasan ini telah menjadi titik panas sengketa teritorial selama beberapa dekade terakhir. Beberapa negara Asia-Pasifik terlibat dalam klaim tumpang tindih atas pulau dan perairan.

Wilayah-wilayah yang disengketakan meliputi Kepulauan Xisha (Paracel), Kepulauan Nansha (Spratly), dan Scarborough Shoal (Huangyan). Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina adalah beberapa negara yang memiliki klaim di berbagai tingkatan. Kompleksitas sengketa ini melibatkan aspek sejarah, geografi, dan potensi ekonomi yang besar.

Sengketa ini tidak hanya melibatkan klaim atas pulau dan fitur geografis, tetapi juga mencakup hak penangkapan ikan dan eksplorasi sumber daya alam. Dinamika geopolitik di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh klaim-klaim tersebut, yang seringkali memicu ketegangan antar negara.

Sumber: AntaraNews