Mereka minta ungkap, Wiranto jawab jangan terjebak
Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada tujuh kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang masih menjadi beban pemerintah.
Kasus itu di antaranya; Peristiwa 1965, Peristiwa 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, Peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis pro-demokrasi 1997-1998.
Keluarga korban dan aktivis HAM menagih janji kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Kala itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden itu berjanji akan menuntaskan kasus HAM berat masa lalu apabila terpilih. Namun, setelah terpilih dan bahkan telah tiga tahun menjabat, tak ada tanda-tanda janji akan ditepati.
Janji dalam kampanye disebut hanya kata-kata manis untuk mendulang suara dan penuntasan kasus HAM hanya dijadikan sebagai bahan 'jualan'.
"Kami sangat menyesalkan isu HAM hanya menjadi isu kapital Jokowi untuk menghimpun dukungan politik pada Pilkada 2014 lalu dengan sejumlah janji dan bangunan narasi dalam nawacita yang begitu indah," kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantor Amesty International Indonesia, Jakarta, Senin (11/9).
Saat penuntasan kasus HAM masih ditagih, Jokowi justru menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam pada reshuffle kabinet pada pertengahan 2016 lalu. Penunjukkan Wiranto dianggap sebagai bentuk pengkhianatan sendiri dari Jokowi untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu.
"Presiden Jokowi punya janji yang dia sampaikan kepada rakyat, tapi janji itu dia khianat sendiri dengan menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Feri Kusuma di Kontras, Jakarta, Rabu (28/7/2016) lalu.
Menurut Feri, menjabat sebagai Menko Polhukam, Wiranto akan menghambat penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia menilai Wiranto diduga kuat terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, di antaranya tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I, Semanggi II, Timor Leste, dan penetapan daerah operasi militer di Aceh.
Hal sama juga diutarakan oleh Sumarsih, ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, yang menjadi salah satu korban penembakan aparat saat demonstrasi mahasiswa pada 13 November 1998. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan Tragedi Semanggi I.
Sumarsih mengatakan, Wiranto yang pada saat itu menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI bertanggung jawab atas kematian putranya.
"Yang saya ingat Pak Wiranto pernah menyampaikan, 'Saya tidak menembak mahasiswa'. Jelas tidak menembak, tetapi tentara dan polisi jalankan tugas dari atasannya," kata Sumarsih dalam sebuah diskusi, Februari lalu.
Sumarsih bercerita dirinya dan penuntut penuntasan kasus HAM lainnya sempat cukup girang kala jabatan Menko Polhukam dijabat oleh Luhut Pandjaitan. Dalam pertemuan dengan Luhut dan keluarga korban Januari 2016, Sumarsih mengatakan Luhut pernah berjanji tragedi Semanggi akan diselesaikan dengan jalur pengadilan HAM ad hoc.
Namun pupus sudah. Rasa girang itu harus buyar ketika Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut yang digeser menjadi Menko Kemaritiman.
Menko Polhukam Wiranto bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/9) untuk membahas pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Lewat lembaga baru itu nantinya, Wiranto menyebutkan penanganan kasus HAM masa lalu akan diselesaikan lewat jalur musyawarah bukan lewat jalur pengadilan.
Menurut Wiranto, jalur pengadilan bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia menurutnya menyelesaikan masalah lewat jalur musyawarah.
"Budaya kita itu tidak selamanya masuk ke pengadilan. Itu budaya barat, kita budaya musyawarah mufakat," kata Wiranto.
Isu kasus HAM menurut Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan politik. Isu ini, lanjut dia, terus 'digoreng' di tiap mendekati Hari Kesaktian Pancasila mau pun jelang pilkada dan pilpres.
"Jangan lagi masalah ini ditunggangi kepentingan politik. Mendekati Pilkada, mendekati Pilpres, selalu tunggang menunggang itu ada," katanya.
Wiranto berharap masyarakat mulai sadar bahwa ada kepentingan politik di balik menguaknya isu pelanggaran HAM masa lalu. Konflik horizontal yang telah terjadi di masa lalu itu biarlah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu dipolemikkan kembali.
"Kita selesaikan secara proporsional, secara jernih dengan cara musyawarah mufakat, kita bincangkan. Jangan tuduh menuduh lagi," jelasnya.
Mantan Pangdam Jaya ini mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak terbelenggu pada kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurut dia, sebaiknya masyarakat memikirkan kompetisi di era perubahan global ini.
"Tatkala bersaing dengan negara lain (kita) butuh konsentrasi menghadap masa depan tapi jika kemudian (kita) terjebak dengan masa lalu yang tak kunjung selesai, bagaimana?" ucapnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wiranto Ungkap Lima Alasan Rakyat Harus Pilih Prabowo, Salah Satunya Bisa Joget
Wiranto mengungkapkan lima alasan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka wajib didukung dan menang pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Megawati: Memangnya Kalau Sudah Jenderal itu Keren, Pensiun Jadi Rakyat Biasa Lagi
Megawati menyinggung prajurit yang hormat sambil tahan napas saat bertemu jenderal
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaPrabowo: Kalau Ada Iming-imingi Uang Terima Saja, Tapi Pilih Sesuai Hati Nurani
Prabowo menekankan masyarakat harus pandai dan berani memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPeristiwa Meninggalnya Marhan Harahap Bikin Paspampres Buka Suara, Letkol TNI Langsung Datangi Keluarga
Letkol TNI datangi rumah Marhan, warga Labuanbatu yang meninggal dunia usai ditahan petugas keamanan saat kunjungan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya