Merdeka.com - 12 Waria diamankan dari 5 salon yang tersebar di Kecamatan Lhoksukon dan Pantonlabu, Kabupaten Aceh Utara, 28 Januari lalu. Polisi melakukan pembinaan. Rambut mereka dicukur. Diberi pakaian kaum pria.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Untung Sangadji ingin para waria ini kembali ke fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Waria-waria itu diberi siraman rohani. Mereka juga diminta berteriak keras agar suara laki-lakinya keluar.

Untung meminta para waria menyatakan sikap tidak berpenampilan seperti wanita kembali. Setelah setuju, waria-waria itu diberikan baju bertuliskan 'terbaik untuk bangsa dan hidup adalah amanah'. Pengawasan juga terus dilakukan oleh polisi.

"Kita mendidik dengan suara keras, karena ini laki-laki jadi waria. Harus macho lagi," tegasnya kepada merdeka.com, kemarin.

Penertiban waria tersebut merupakan implementasi penerapan syariat Islam di Tanah Rencong. Ini diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Singkil, Ustadz Roesman Hasmi menegaskan penertiban waria atau dikenal dengan lesbian gay biseksual transgender (LGBT) agar tidak diperdebatkan.

"Saya menilai positif tindakan Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji itu karena bertindak bersama dengan wilayatul hisbah (WH/polisi syariah) dan sesuai dengan syariat Islam," katanya.

Menurutnya, yang laki-laki sudah jelas dengan marwah dan martabat kelaki-lakiannya. Kalau dari sudut adat istiadat, ungkapnya, ini juga pelanggaran-pelanggaran adat budaya. Apalagi dalam konteks ke Acehan yang sudah diatur baik di dalam keistimewaan dalam bidang agama maupun adat istiadat.

"Amar makruf nahimungkar tidak melanggar rambu-rambu kemanusiaan secara nasional namun kita mensinergikan saja sebenarnya, bila syariat berjalan maka tegaklah hukum di dalam pemerintahan dan kemasyarakatan," ujarnya.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan, yang dibenci dari LGBT tersebut bukanlah orangnya, tetapi perilaku. Sebab, perilaku LBGT bertentangan dengan syariat Islam.

"Kita tidak benci orang. Tapi yang dibenci adalah perbuatannya. Kita juga tidak boleh menyalahkan Kapolres Aceh Utara AKBP Untung yang telah membina waria," katanya.

Senada juga dikemukakan Ketua DPR Aceh Muharuddin. Ia mengecam perilaku LGBT karena mengubah kodrat seorang laki-laki menjadi perempuan. Karena itu, perilaku LGBT harus ditolak di Provinsi Aceh.

"Perilaku LGBT yang cenderung negatif ini sangat jelas bertentangan dengan syariat Islam," ungkap Muharuddin yang juga politisi Partai Aceh tersebut.

Tindakan Untung saat ini tengah didalami oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Menurut Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Mohammad Iqbal, Propam mengklarifikasi ada tidaknya kesalahan prosedur dalam penanganan para waria.