Menteri Puspayoga pastikan 62 ribu koperasi di Indonesia dibubarkan
Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, ada 62 ribu koperasi tersebar di berbagai daerah di Indonesia bakal dibubarkan karena sudah kategori tidak aktif lagi. Puluhan ribu koperasi ini adalah data terakhir dari dari pemerintah provinsi masing-masing tempat koperasi itu berada.
Hal ini ditegaskannya usai pembukaan Rakernas Pertama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Tribun Lapangan Karebosi Makassar Senin malam, (20/2). Dalam acara ini turut hadir Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang.
"Koperasi-koperasi ini akan dibubarkan yah karena memang sudah tidak aktif lagi. Itu data dari Pemprov, itu data dari bawah," kata Puspayoga.
Menurut dia, bukan tanpa sebab ribuan koperasi tersebut dibubarkan. Alasan utamanya, koperasi-koperasi itu bermasalah dengan hukum.
Politikus PDIP ini menegaskan, soal kebijakan membubarkan atau membekukan koperasi yang sudah tidak aktif ini sebenarnya bukan semangat sekadar membubarkan koperasi. Melainkan terkait dengan semangat membuat data base.
Ia menambahkan, jika memang ada koperasi yang masih aktif, tentu saja tidak dibubarkan. Adapun yang sudah terdata tidak aktif ini, masih akan diberi waktu selama enam bulan atau hingga Juni mendatang untuk melakukan verifikasi.
"Kita sudah surati masing-masing pemerintah provinsi, kalau dalam waktu itu tidak ada respon maka otomatis koperasi-koperasi sesuai data terakhir yang masuk itu langsung dibubarkan," tegasnya.
Puspayoga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait koperasi harus dilakukan reformasi total. Dan bersama-sama dengan Bukopin, dilakukanlan rehabilitasi koperasi demi pengembangannya menuju koperasi berkualitas yang dapat memberikan sumbangan ekonomi lebih tinggi kepada negara.
"Jadi mohon dengan hormat kepada para Kadis Koperasi di masing-masing provinsi, kabupaten/kota agar melakukan verifikasi dengan jelas dan tegas," tandasnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaPrabowo Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen, Begini Strateginya
Proyeksi Prabowo ini berkaca pada kian meningkatnya daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaDaftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara
Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca Selengkapnya