Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Puspayoga pastikan 62 ribu koperasi di Indonesia dibubarkan

Menteri Puspayoga pastikan 62 ribu koperasi di Indonesia dibubarkan Menteri Puspayoga. ©2017 Merdeka.com/Salviah Ika Padmasari

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, ada 62 ribu koperasi tersebar di berbagai daerah di Indonesia bakal dibubarkan karena sudah kategori tidak aktif lagi. Puluhan ribu koperasi ini adalah data terakhir dari dari pemerintah provinsi masing-masing tempat koperasi itu berada.

Hal ini ditegaskannya usai pembukaan Rakernas Pertama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Tribun Lapangan Karebosi Makassar Senin malam, (20/2). Dalam acara ini turut hadir Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang.

"Koperasi-koperasi ini akan dibubarkan yah karena memang sudah tidak aktif lagi. Itu data dari Pemprov, itu data dari bawah," kata Puspayoga.

Menurut dia, bukan tanpa sebab ribuan koperasi tersebut dibubarkan. Alasan utamanya, koperasi-koperasi itu bermasalah dengan hukum.

Politikus PDIP ini menegaskan, soal kebijakan membubarkan atau membekukan koperasi yang sudah tidak aktif ini sebenarnya bukan semangat sekadar membubarkan koperasi. Melainkan terkait dengan semangat membuat data base.

Ia menambahkan, jika memang ada koperasi yang masih aktif, tentu saja tidak dibubarkan. Adapun yang sudah terdata tidak aktif ini, masih akan diberi waktu selama enam bulan atau hingga Juni mendatang untuk melakukan verifikasi.

"Kita sudah surati masing-masing pemerintah provinsi, kalau dalam waktu itu tidak ada respon maka otomatis koperasi-koperasi sesuai data terakhir yang masuk itu langsung dibubarkan," tegasnya.

Puspayoga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait koperasi harus dilakukan reformasi total. Dan bersama-sama dengan Bukopin, dilakukanlan rehabilitasi koperasi demi pengembangannya menuju koperasi berkualitas yang dapat memberikan sumbangan ekonomi lebih tinggi kepada negara.

"Jadi mohon dengan hormat kepada para Kadis Koperasi di masing-masing provinsi, kabupaten/kota agar melakukan verifikasi dengan jelas dan tegas," tandasnya.

(mdk/msh)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam

Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam

Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Prabowo Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen, Begini Strateginya

Prabowo Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen, Begini Strateginya

Proyeksi Prabowo ini berkaca pada kian meningkatnya daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara

Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara

Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Baca Selengkapnya