Menteri PPPA Beri Perhatian Serius Terhadap Masalah Pernikahan Dini Anak

Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati memberi perhatian serius terhadap persoalan pernikahan dini pada anak. Menurutnya, masalah permohonan dispensasi pernikahan perlu di atasi.

"Sangat serius, sangat serius, kalau itu tidak potong (persoalannya) akan (bermasalah) ini," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).

Dia menyebut, pihaknya akan membahas khusus masalah itu dalam rapat koordinasi. Dia berkata, pencegahan terhadap pernikahan dini anak menjadi penting.

"Kehadiran teman-teman kementerian/lembaga, pimpinan daerah kepala daerah, ini akan menjadi penting untuk mengawal mencegah pernikahan anak dini. Kemudian untuk memperketat juga, kita ada rakor dengan teman NGO, termasuk badilag (badan peradilan agama) juga membicarakan isu-isu terkait anak termasuk salah satunya pernikahan anak ini," terangnya.

Tak hanya itu, Bintang juga memberi atensi terhadap kasus-kasus anak lainnya. Dirinya akan mencari solusi untuk mencegah permasalahan terhadap anak.

"Nanti kita ada rakor itu, sekarang ini ada isu-isu luar biasa terkait anak, penculikan, kemudian ratusan anak, ini kami bicarakan dengan stake holder yang ada, akan menjadi penting itu adalah di hulunya, di pencegahannya," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, kabar kehamilan ratusan pelajar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggegerkan warganet. Hal itu diketahui setelah mereka ramai-ramai mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo.

Kasus di Ponorogo itu rupanya merupakan fenomena gunung es. Pasalnya, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 15.212 putusan kasus dispensasi nikah di seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur.

Dikutip dari akun Instagram @malangraya_info, penyebab tingginya angka pengajuan dispensasi nikah dikarenakan pihak perempuan hamil duluan, angkanya mencapai 80 persen.

Menurut data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ponorogo bukan daerah dengan kasus tertinggi permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, angka tertinggi kasus dispensasi nikah ada di Kabupaten Jember yakni sebanyak 1.388 kasus.

Disusul Kabupaten Malang sebanyak 1.384 kasus, dan urutan ketiga daerah dengan angka permohonan dispensasi nikah tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo sejumlah 1.141 putusan kasus.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati di Kota Surabaya, Senin (16/1) mengonfirmasi bahwa tingginya pengajuan dispensasi nikah dikarenakan faktor hamil duluan. Kemudian, sebanyak 20 persen sisanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perjodohan dan faktor ekonomi.

Informasi mengenai banyaknya pengajuan dispensasi nikah di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2022 itu pun ramai dikomentari warganet.

“Ada juga yang terpaksa menikah jadi alat pembayar hutang orang tua. Masih usia sekolah padahal,” komentar pemilik akun Instagram @nurdingumay.

“Bapaknya berjuang menyekolahkan anaknya supaya masa depannya cerah, tidak suram. Anaknya malah hamil,” tulis @aditya_theri.

“Pondok pesantren banyak, lokalisasi banyak, masjid banyak, tempat karaoke juga banyak. Kasus tertinggi berkaitan dengan kekerasan seksual, kedua penipuan, ketiga pencurian. Luar biasa ngeri,” imbuh @fajarwisnu.aji.1.

Menurut data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ponorogo bukan daerah dengan kasus tertinggi permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, angka tertinggi kasus dispensasi nikah ada di Kabupaten Jember yakni sebanyak 1.388 kasus.

Disusul Kabupaten Malang sebanyak 1.384 kasus, dan urutan ketiga daerah dengan angka permohonan dispensasi nikah tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo sejumlah 1.141 putusan kasus.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati di Kota Surabaya, Senin (16/1/2023) mengonfirmasi bahwa tingginya pengajuan dispensasi nikah dikarenakan faktor hamil duluan. Kemudian, sebanyak 20 persen sisanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perjodohan dan faktor ekonomi.