Menteri ESDM serahkan MKD terkait anggota DPR yang catut presiden
Merdeka.com - Dalam upaya untuk menjaga kehormatan DPR serta para pemimpin negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kemarin, Senin (16/11) bertemu dengan Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD). Maksud kedatangan Menteri ESDM untuk mengungkap oknum anggota DPR-RI yang menggunakan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk tujuan yang tidak patut dilakukan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dimana MKD adalah alat kelengkapan DPR yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Pada pertemuan tadi, saya telah menjelaskan nama, waktu dan tempat kejadian, dan pokok pembicaraan yang dilakukan oleh oknum salah satu Anggota DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI), dengan maksud agar MKD dapat menindaklanjuti dengan proses yang institusional dan konstitusional” jelas Menteri ESDM.
Lebih lanjut, Menteri ESDM menjelaskan bahwa seorang anggota DPR-RI bersama dengan seorang pengusaha telah beberapa kali memanggil dan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PTFI. Pada pertemuan hari Senin, 8 Juni 2015 antara pukul 14.00 hingga 16.00, bertempat di hotel kawasan SCBD, anggota DPR tersebut menjanjikan cara penyelesaian kelanjutan kontrak dan meminta PTFI agar memberikan saham sebesar 11 dan 9 persen yang disebut masing-masing akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Anggota tersebut turut meminta diberi saham PLTA Urumuka yang akan dibangun di Timika, Papua sebesar 49%, serta meminta PTFI sebagai investor dan pembeli listrik yang dihasilkan proyek tersebut. PLTA Urumuka menurut rencana akan menjadi PLTA terbesar di Indonesia.
“Tindakan ini bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan karena mencampuri tugas eksekutif dan mengandung unsure konflik kepentingan” lanjut Menteri ESDM. Pelaporan kepada MKD ini dilaksanakan atas kepercayaan Menteri ESDM pada proses institusional dan konstitusional, serta adanya harapan besar lembaga penegak kehormatan DPR ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang diatur dalam UU no.17/2014 pasal 119.
Saat ini Kementerian ESDM tengah melakukan pembenahan untuk memperbaiki iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan sektor ESDM. Berbagai langkah konkrit yang telah dilakukan adalah pemangkasan 60% perijinan, penyegaran seluruh lapis kepemimpinan dalam Kementerian ESDM, pemindahan seluruh perizinan ke PTSP BKPM, dan pengeluaran berbagai regulasi baru untuk menjamin kepastian dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaKeppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya