Mensos Risma Lakukan Pencairan Kilat Bantuan Sosial di Bali
Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pencairan kilat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako untuk mendorong pendistribusian bantuan sosial di Bali.
“Saya datang ke sini karena kartunya belum diserahkan kepada penerima, sehingga saya minta para penerima PHK dijemput,” ujar Mensos Risma usai menyaksikan penyaluran PKH dan Program Sembako di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (19/10).
Pencairan kilat itu dilakukan Risma setelah mengadakan rapat pemadanan data bantuan sosial (bansos) dengan kepala dinas sosial seluruh kabupaten/kota di Bali, perwakilan bank-bank milik negara (Himbara) dan para pendamping sosial.
Dalam rapat tersebut, Mensos menyoroti ada KPM di Bali yang belum menerima bantuan sekitar 75.000 dengan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September mencapai sekitar Rp450 miliar.
Oleh karena itu, Risma meminta para pendamping bantuan sosial untuk menjemput para penerima manfaat yang belum melakukan transaksi dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.
“Yang katanya belum dibagi, saya minta jemput. Ternyata ya betul, mereka belum mencairkan selama lima bulan,” kata Risma.
Dalam pencairan kilat itu Mensos Risma memastikan belasan penerima manfaat yang tiba di lokasi acara di Kabupaten Badung langsung menerima bantuan tersebut secara tunai.
Risma juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat distribusi bantuan sosial mengingat perannya dalam mendorong roda perekonomian. “Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," ujar Risma.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaPungutan Rp150 ribu ke turis asing akan diberlakukan di seluruh pintu masuk Pulau Bali.
Baca SelengkapnyaPara penerima berdasarkan data Pemkot Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPungutan sebesar Rp150.000 bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali akan digunakan utamanya untuk menangani permasalahan sampah.
Baca SelengkapnyaPeluncuran program pungutan wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya"Gerai ini diperuntukkan untuk mendapatkan kesetaraan bagi para penerima manfaat tanpa melihat kondisi mereka," kata Mensos Risma
Baca SelengkapnyaAlasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca Selengkapnya