Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menpora: Pemerintah Tak Ikut Campur KLB PSSI

Menpora: Pemerintah Tak Ikut Campur KLB PSSI Menpora Zainudin Amali. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan pemerintah tidak akan ikut mengintervensi terhadap keputusan PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Pemerintah menyerahkan sepenuhnya urusan itu ke PSSI.

"KLB pemerintah tidak ikut campur, itu menjadi urusan federasi," ujar Zainudin seusai membuka Festival Pelajar Nusantara di Stadion Manahan, Solo, Senin (31/10).

"Pemerintah tidak ikut campur, tidak intervensi, karena kita menjaga area yang bukan ranah kita. Biarkan berjalan sesuai mekanisme dan statuta FIFA dan statuta PSSI," sambungnya.

Audit Stadion

Sementara terkait renovasi stadion peserta Liga Indonesia, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3, Zainudin mengaku sudah mempersiapkannya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Arahan bapak Presiden supaya kita mengaudit. Kita mulai dulu Stadion stadion yang kondisinya agak kurang bagus, tetapi selalu dipadati oleh penonton," katanya.

Khusus untuk Stadion Manahan, lanjut dia, tidak diperlukan audit, karena sudah memenuhi standar FIFA, dan menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 2022.

"Saya dan Pak Menteri PU konsentrasi ke stadion-stadion yang perlu perhatian. Baik untuk keselamatan pemain, penonton, kenyamanan bersama dan lain sebagainya," katanya.

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia
KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia

Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius

Baca Selengkapnya
Ada Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim
Ada Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim

Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya meminta penyidik Polri untuk menjadwal ulang pemeriksaan.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polri Limpahkan Berkas 7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur ke Kejagung
Polri Limpahkan Berkas 7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur ke Kejagung

Bareskrim akan menunggu hasil penelitian dari tim jaksa penuntut umum (JPU).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi
Pemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi

Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Polri Libatkan KNKT Usut Penyebab Kecelakaan KM 58 yang Menewaskan 12 Orang
Polri Libatkan KNKT Usut Penyebab Kecelakaan KM 58 yang Menewaskan 12 Orang

Listyo menekankan paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi.

Baca Selengkapnya
7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur, KPU Siapkan Pendampingan Diproses DKPP
7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur, KPU Siapkan Pendampingan Diproses DKPP

KPU akan melakukan langkah meneruskan ke DKPP terkait menonaktifkan tujuh PPLN tersebut.

Baca Selengkapnya