Menpora: Pemerintah Tak Ikut Campur KLB PSSI
Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan pemerintah tidak akan ikut mengintervensi terhadap keputusan PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Pemerintah menyerahkan sepenuhnya urusan itu ke PSSI.
"KLB pemerintah tidak ikut campur, itu menjadi urusan federasi," ujar Zainudin seusai membuka Festival Pelajar Nusantara di Stadion Manahan, Solo, Senin (31/10).
"Pemerintah tidak ikut campur, tidak intervensi, karena kita menjaga area yang bukan ranah kita. Biarkan berjalan sesuai mekanisme dan statuta FIFA dan statuta PSSI," sambungnya.
Audit Stadion
Sementara terkait renovasi stadion peserta Liga Indonesia, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3, Zainudin mengaku sudah mempersiapkannya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Arahan bapak Presiden supaya kita mengaudit. Kita mulai dulu Stadion stadion yang kondisinya agak kurang bagus, tetapi selalu dipadati oleh penonton," katanya.
Khusus untuk Stadion Manahan, lanjut dia, tidak diperlukan audit, karena sudah memenuhi standar FIFA, dan menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 2022.
"Saya dan Pak Menteri PU konsentrasi ke stadion-stadion yang perlu perhatian. Baik untuk keselamatan pemain, penonton, kenyamanan bersama dan lain sebagainya," katanya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri melalui kuasa hukumnya meminta penyidik Polri untuk menjadwal ulang pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bareskrim akan menunggu hasil penelitian dari tim jaksa penuntut umum (JPU).
Baca SelengkapnyaPemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaListyo menekankan paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi.
Baca SelengkapnyaKPU akan melakukan langkah meneruskan ke DKPP terkait menonaktifkan tujuh PPLN tersebut.
Baca Selengkapnya