MenPAN-RB sebut tingkat korupsi di lingkaran birokrasi cukup tinggi
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menilai birokrasi Indonesia saat ini tengah dalam keadaan 'sakit', dan harus segera diobati. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif hingga efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.
"Penyakit yang saya maksud dimaksud masih banyaknya pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal lebih besar dari belanja publik," kata Asman dalam Rakor Reformasi Birokrasi Pemeeintah Daerah (Pemda) di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis (29/3.
Asman menambahkan, kondisi ini jelas membatasi Pemda dalam memberikan pelayanan baik terhadap publik. Menurutnya, Pemda hanya sibuk mengurusi urusan internal, sehingga pelayanan publik terabaikan.
"Begitupun pada tingkat korupsi di lingkaran birokrasi cukup tinggi. Buktinya, belakangan banyak kepala daerah yang ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) mulai dari dugaan penyuapan, menjual jabatan, penerimaan fee proyek tertentu, pengesahan RAPBD, gratifikasi untuk memperoleh perizinan dan sebagainya," bebernya.
Selain itu, banyak perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara serampangan. Banyak juga anggaran pembangunan yang dihabiskan tetapi tidak tepat sasaran dan boros. Selanjutnya kualitas SDM pegawai belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Secara kuantitas, jumlah ASN mencapai 4,5 juta orang.
"Kalau dihitung dari jumlah, seyogiyanya sudah cukup baik untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Tapi dari sisi kualitas, tidak mudah diandalkan menjadi birokrat berkualitas," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBerantas Korupsi, Prabowo Ingin Kualitas Hidup Pengambil Keputusan Penting Pemerintahan Diperbaiki
Prabowo mencontohkan, hakim di negara-negara maju, apalagi hakim tertinggi dijamin jabatannya seumur hidup.
Baca SelengkapnyaPrabowo Pastikan Program Pasangan Nomor 2 Paling Tepat Untuk Indonesia
Prabowo ingin meningkatkan kecerdasan otak, otot dan tulang yang kuat untuk masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaTelan Anggaran Rp824 M, Jokowi Resmikan 3 TPA di Jatim: Dapat Kurangi Masalah Sampah
Dapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaAda 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya