Menpan RB sebut pelayanan pakai sistem IT wajib hukumnya

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menegaskan, perubahan menggunakan sistem teknologi modern wajib hukumnya. Kata dia, presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi berkomitmen untuk melakukan perubahan.

"Maka yang dilakukan adalah dengan meninggalkan sistem pelayanan menggunakan model jadul (zaman dulu), dan harus berani maju selangkah. Apalagi, perubahan menggunakan model teknologi IT itu tidak bisa ditawar lagi," kata Asman saat melakukan kunjungan kerjanya (kunker) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/11).

Penggunaan teknologi modern ini, kata dia, wajib hukumnya jika Indonesia tidak ingin ketinggalan dari negara-negara tetangga yang sudah melakukan perubahan. "Apabila didorong dengan kemauan, maka perubahan akan bisa terjadi. Apalagi, mendapatkan instruksi langsung dari pucuk pimpinan (presiden), bukan dari bawahan," katanya.

"Jika ada kemauan itu pasti bisa. Tidak boleh ada lagi pengurusan itu harus berhadapan dengan penguasa. Kita bukan penguasa, tapi kita ini adalah pelayan," sambungnya.

Menurut dia, momentum perubahan itu tidak bisa terjadi, jika tidak dimulai dari diri sendiri. Untuk itu, pihaknya fokus pada dua hal dalam perubahan demi kemajuan dalam pelayanan publik.

"Fokus pertama adalah perbaikan melakukan pelayanan publik, yang tidak bisa dilakukan ataupun buat main-main. Untuk itu, yang dilakukan adalah meninggalkan sistem konvensional dan tradisional, kalau tidak mau tergilas," ucapnya.

Karena, masih kata dia, Indonesia sekarang ini sedang berhadapan dengan negara-negara maju berteknologi serba IT. "Agar tidak sampai ketinggalan seperti Malaysia, Vietnam, dan Myanmar yang sudah melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi IT, maka Indonesia harus segera berubah," ucapnya.

"Sudah saatnya sekarang perubahan itu dilakukan dari bawah. Untuk itu, saya memberikan apresiasi pada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena banyak yang menjadi contoh melakukan inovasi dan perubahan. Kalau bisa ini menjadi contoh secara nasional," sambungnya lagi.

Apalagi, perubahan pelayanan publik di Tanjung Perak Surabaya mendapatkan dukungan dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang mempunyai komitmen tinggi.

"Pelindo III, Bea dan Cukai, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ataupun stake holder yang ada di Surabaya ini, harus bisa memanfaatkan dengan baik momentum dengan mendapatkan dukungan dari Gubernur Jawa Timur," tandasnya.