Menlu Retno temui Panglima Myanmar, minta akses kemanusiaan dibuka
Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terbang ke Myanmar untuk menemui pemerintah negeri tersebut. Dia mendesak pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State.
Salah satu pejabat yang ditemui Menteri Retno adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Menlu menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.
Retno juga mengharapkan akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dapat segera dibuka, khususnya bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia yang berniat dan siap membantu.
"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," ujar Menlu Retno dalam keterangan pers, Senin (9/4).
Menlu berharap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa terkecuali. Dia mengatakan, bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah di mana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan harus didahulukan.
Selain itu, Menlu Retno mengharapkan agar otoritas keamanan Myanmar dapat segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Dia menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine state sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine state, antara lain pembangunan rumah sakit di Marauk U; program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi; dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
"Para LSM Indonesia pun telah lama bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang," tutur Menlu.
Menlu Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan "Advisory Commission on Rakhine State" yang dipimpin Kofi Annan.
"Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tutur Menlu.
Menutup pertemuan itu, Menlu Retno mengharapkan hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila hubungan antara otoritas kedua negara berjalan baik.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil Ingatkan IKN Harus Layak Huni dan Manusiawi
Contohnya seperti Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar, yang dianggap gagal karena kotanya sepi dan desainnya hanya berfokus pada pusat pemerintahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
3 Warga Bangladesh Jadi Tersangka Penyelundupan Pengungsi Rohingya ke Aceh, Begini Modusnya
Polres Langsa, Aceh menetapkan tiga warga Bangladesh sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan pengungsi Rohingya.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnya170 Pengungsi Rohingya Berlabuh di Langkat, Ada yang Sakit dan Kelaparan
170 pengungsi Rohingya berlabuh di Langkat, ada yang sakit dan kelaparan
Baca SelengkapnyaHormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu
Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMinta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar
Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca Selengkapnya