Menkum HAM nilai KPU tidak tepat larang mantan napi korupsi jadi caleg

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menanggapi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang pelarangan napi korupsi menjadi calon legislatif di Pemilu 2019. Sebab menurutnya, hak politik seseorang tertulis pada aturan undang-undang.

"Kalau dia materi tingkat peraturan teknis KPU, KPU itu tidak boleh menciptakan norma yang menghilangkan hak. Itu UU itu (yang ngatur)," kata Yasonna di Istana Wakil Presiden, Jl Merdeka Utara, Kamis (26/4).

Dia menjelaskan, RPKPU adalah materi UU dan bukan materi ketentuan teknis. Meski demikian, Yasonna mempersilakan KPU jika tetap ingin membuat Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang pelarangan napi korupsi menjadi calon legislatif di Pemilu 2019.

"Tapi kalau KPU ngotot ya silakan aja. No problem. Saya memahami maksudnya sangat baik," kata Yasonna.

Dia juga tidak mau mencampuri hal tersebut. Karena hal tersebut kata dia adalah ranah partai politik yang akan menggugat peraturan tersebut.

"Kalau ada orang yg menguji ke MA, maksud itu kita semua sepakat. kita mintalah itu. biarlah itu domainnya partai politik untuk melakukan itu," kata Yasonna.

Diketahui sebelumnya, Sebelumnya, KPU akan melarang bekas narapidana korupsi, narkoba dan pelecehan seksual maju menjadi anggota legislatif, dan akan ditambahkan sebagai pasal baru dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019.

"Nanti akan kami masukkan juga aturan mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg. Di PKPU pencalonan caleg mau kami masukkan, karena di UU belum ada," kata anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari.

Dia menilai, aturan itu bertujuan agar masyarakat dapat pemimpin dan wakil yang bersih. Hasyim melihat korupsi merupakan tindakan yang sudah pasti mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sehingga koruptor merupakan orang yang sudah berkhianat kepada jabatan, negara, dan sumpah jabatan.