Menkopolhukam batalkan usulan Pati Polri jadi Penjabat Gubernur

Jumat, 23 Februari 2018 13:06 Reporter : Supriatin
Menkopolhukam batalkan usulan Pati Polri jadi Penjabat Gubernur Konpers Menkopolhukam Wiranto. ©2018 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membatalkan usulan dua nama Perwira tinggi Polri aktif jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.

"Kan saya bolak balik bicara bahwa presiden, pemerintah sangat mendengarkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat kan macam-macam. Yang positif kita tangkap, yang negatif tentunya kita eliminasi," ungkap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (23/2).

Wiranto menjelaskan, sebetulnya pemerintah belum mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pengangkatan dua Pati Polri jadi Pj Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Informasi yang beredar selama ini bahwa pemerintah menunjuk Pati Polri jadi Pj hanya sebatas wacana.

"Memang itu kan belum diputuskan, belum ada surat keputusannya, hanya info bahwa di Jabar dan Sumut itu akan diisi oleh polisi. Plt-nya dari Mabes (Polri) dan ternyata mengandung suatu penilaian-penilaian yang negatif dari masyarakat sehubungan dengan masalah-masalah politik. Ya Kita ganti aja kenapa? Atau kebijakannya kita ubah, ngga ada masalah," terangnya.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menambahkan, pemerintah betul-betul memperhatikan aspirasi rakyat yang menolak penunjukan Pati Polri jadi Pj Gubernur. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat ini diharapkan bisa memberikan dampak positif pada Pilkada 2018.

"Yang penting ngga usah ribut, supaya tenang Pilkada itu," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal aktif Polri yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai Penjabat gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara.

Usulan ini langsung menuai polemik. Sebab, berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil. [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini