Merdeka.com - Sejumlah pihak mendorong pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Dorongan ini seiring merebaknya Covid-19 varian Omicron.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pelaksanaan PTM 100 persen mengikuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level. Jika level PPKM meningkat, maka kapasitas PTM dikurangi.

"Misalnya kalau level PPKM-nya itu naik, otomatis jumlah yang ikut PTM itu turun jadi 50 persen, seingat saya," katanya dalam konferensi pers, Kamis (27/1).

"Kalau level PPKM naik lagi harus 100 persen from home," imbuhnya.

Budi memastikan, kebijakan PTM 100 persen mengikuti perkembangan penularan Covid-19. Jika penularan Covid-19 memburuk, maka level PPKM ikut meningkat.

"Begitu levelnya itu memburuk, otomatis dia turun ke 50 persen, memburuk lagi dia 0 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman mendorong pemerintah menghentikan sementara PTM 100 persen. Meluasnya varian Omicron harus menjadi pertimbangan utama.

"Kalau dari sisi strategi kesehatan masyarakat, sebenarnya sudah urgent ya. Terutama di kota besar Jawa-Bali ini," katanya kepada merdeka.com, Rabu (26/1).

Menurut Dicky, penghentian sementara PTM 100 persen tidak perlu menunggu kasus Covid-19 melonjak lebih tajam. Pemerintah cukup melihat tren kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

"Tidak menunggu sampai ada kematian di anak, jangan menunggu sampai ada kasus anak masuk rumah sakit," ujarnya.

Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung ini menjelaskan, anak yang terjangkit Omicron bisa mengalami perburukan. Kebutuhan perawatan dan fatalitas pada anak yang terpapar Omicron jaga jauh lebih besar daripada Delta.

"Karena apa? Karena anak belum terlindungi maksimal, karena anak belum divaksinasi," sambungnya.

Belum lagi, ada banyak anak yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid, seperti obesitas. Kondisi ini menempatkan anak dengan komorbid berada pada kategori berisiko tinggi terhadap Omicron.

"Jadi ini yang harus jadi pertimbangan. Pemerintah perlu mereview itu. Kalau menunggu sampai akhirnya terjadi kasus pada anak, sudah telat. Kita gagal melindungi anak," kata dia mengakhiri.

Berbeda dengan PTM 100 persen, Dicky berpendapat pusat perbelanjaan seperti mal dan kafe masih bisa beroperasi. Dengan catatan, kapasitas maksimal kedua tempat itu hanya 80 persen dengan sirkulasi udara diperbaiki.

Selain itu, mal dan kafe harus membatasi kriteria pengunjung. Misalnya, pengunjung harus sudah divaksin lengkap dalam enam bulan terakhir atau telah menerima booster. Kemudian usia pengunjung hanya mulai 6 sampai 58 tahun.

"Tidak memiliki komorbid, tidak dalam kasus kontak, tidak bergejala (demam/batuk pilek)," kata Dicky. [rhm]

Baca juga:
Imbas Kasus Omicron, Anggota DPR Minta Isolasi Terpusat di DKI Dilipatgandakan
Menkes: Pasien Covid-19 Dirawat di RS Kalau Butuh Oksigen
Menkes: 3 Pasien Omicron Meninggal Dunia
PKS Minta PTM 100 Persen Dievaluasi: Kesehatan Siswa Lebih Penting dari Apapun
Komisi IX DPR Minta PTM 100 Persen Dievaluasi di Tengah Meningkatnya Omicron
Penjelasan Menkes soal BOR Isolasi RS Jakarta Capai 45 Persen
Kemenkes: Kasus Omicron di Indonesia Jadi 1.766