Menhan: Pembahasan alutsista, DPR sudah tahu

Merdeka.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyebutkan, masalah koordinasi pembelian Tank Leopard sebagai Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Indonesia sudah diketahui oleh DPR. Ketika disinggung bahwa Komisi I DPR mengeluhkan bahwa tidak adanya koordinasi antara Menhan dengan DPR, Purnomo mengaku pembelian Alutsista sudah disepakati.

"Loh koordinasi seperti apa, karena tim dari Komisi I itukan sudah berangkat ke Jerman, itu satu. Kedua waktu itu sudah disepakati bahwa pembahasan untuk yang alutsista, itu melalui tim panja alutsista, dimana ketuanya TB Hasanuddin. Jadi pintu masuknya sudah jelas untuk pembahasan ini, jadi kurang apalagi sekarang," ujar Purnomo kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (6/7).

Dia mengatakan, masih belum disetujui alokasi anggaran untuk pembelian Alutsista oleh DPR memang apa yang diajukan kepada DPR oleh Kemenhan bukan hasil tendernya, melainkan itemnya barangnya.

"Jadi proses di pemerintah itu ada dua, yakni proses bluebook yang ke Bappenas dan proses greenbook di menteri keuangan. Kalau proses di Bappenas itu belum termasuk alokasi pembiayaan, tapi kalau di kementerian keuangan sudah termasuk alokasi pembiayaan. Nah proses di greenbook ini yang diberikan kementerian pertahanan, dan kita ajukan kepada DPR. Tentu DPR ingin tahu lebih detail," tuturnya.

Menurutnya, pada waktu DPR ingin tahu lebih detail, tentu hal tersebut ada prosesnya, dan itu harus menunggu sampai proses selesai. Karena kalau pembahasannya tidak pararel, pengalaman seperti masa kabinet yang lalu akan terjadi lagi, dimana alokasi yang terpakai hanya 40 persen.

"Kenapa begitu, karena prosesnya kan pertama dari TNI ada yang namanya screening awal. Kemudian dari situ naik lagi ke Mabes TNI, baru kemudian dia naik lagi Kemhan. Nah dari Kemhan, kemudian setelah ini selesai, ada kontrak, tapi memang selalu ada satu plot yang mengatakan bahwa kontrak ini belum efektif, dan itu selalu kita sebutkan di kontrak, seperti kasus yang terjadi pada Sukhoi juga," jelasnya.

Dia mencontohkan, salah satunya kontrak Sukhoi, di situ orang berfikir bahwa Sukhoi sudah beres, padahal belum. Dia menambahkan, suatu kontrak, baru bisa dikatakan efektif tidak hanya kalau sudah lewat dari Matra TNI AD maupun TNI AU, atau tidak hanya sudah selesai di Mabes TNI, atau sudah selesai di Kemenham, tetapi juga harus selesai di kementerian keuangan, lalu selesai di DPR dan juga selesai di BI, karena akan ada namanya pembukaan L/C dan sebagainya.

"Baru proses ini akan bisa selesai dan kemudian kontrak ini bisa dikatakan efektif. Tapi bayangkan, kalau itu kita lakukan berarti kita ngulang seperti kabinet yang lalu dan dari apa yang kita punya, kita sudah gembar-gemborkan dapat Rp 150 triliun, tapi sekarang pun belum ada yang efektif kontraknya. Padahal cita-cita kita akhir 2014 kita akan membangun kekuatan kita dan 30 persen itu akan bisa kita capai yang dinamakan kekuatan MIF. Jadi semua itu cuma kosong saja kan," pungkasnya.