Merdeka.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi telah menyatakan Virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Hal itu berdasarkan adanya lebih dari 118.000 kasus penularan di 117 negara.

Indonesia salah satunya. Hingga hari ini, Jumat (13/3), ditemukan 69 kasus positif Corona di Indonesia. Dari jumlah itu, empat diantaranya dinyatakan negatif dan sembuh. Empat di antaranya meninggal dunia.

Indonesia bisa dibilang negara yang 'baru' terjangkit. Sebelum Indonesia, beberapa negara sudah lebih dulu terinfeksi Corona. Ada negara yang cukup 'berhasil' dalam perang melawan Corona. Ambil contoh, Vietnam dan Singapura.

Tiga pekan setelah kasus pertama ditemukan, Vietnam mampu menangani wabah corona. Sejak 13 Februari, tidak ada lagi kasus corona di Vietnam dan 16 orang yang terinfeksi sudah sembuh. Singapura juga punya langkah strategis yang telah diapresiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kuncinya di koordinasi yang solid antara para pemimpin di level pemerintah. Seperti di Vietnam. Menurut dokter Rafi Kot yang terlibat dalam penanganan wabah virus corona di Vietnam, mereka mengadakan pertemuan hampir setiap hari. Untuk menjalankan serangkaian panduan dari pemerintah dan memberi info terbaru.

Di Singapura, ada tiga kunci penting seperti yang diungkap duta besar RI untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya. Pertama, transparansi. Secara reguler memberikan informasi kepada masyarakat melalui Kementerian Kesehatan. Informasi satu pintu. Kedua, kekompakan dan kerja sama termasuk dengan negara lain. Ketiga, prosedur yang diambil sesuai dengan standar WHO.

Pemerintah sesungguhnya punya cukup waktu untuk belajar dari negara lain yang berhasil menangani Corona. Bagaimana kenyataannya?

Protokol Penanganan Corona

Satu hari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif Virus Corona, pemerintah langsung menunjuk Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes Achmad Yurianto sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona. Sejak hari itu, Selasa (3/3), setiap hari Yuri menggelar konferensi pers perkembangan penanganan virus Corona. Dua kali dalam sehari, konferensi pers digelar di Istana Kepresidenan.

Penunjukan Yuri sebagai langkah taktis agar informasi mengenai penanganan Corona keluar dari satu pintu resmi. Sebab, sebelumnya banyak suara pejabat publik yang ikut nimbrung dan justru dianggap menimbulkan kegaduhan publik. Bahkan Menko Polhukam Mahfud Md sampai meminta agar tak ada pihak yang mendramatisir dan cari panggung dari persoalan ini.

Kondisi ini membuat sejumlah pihak sangsi dengan cara pemerintah menangani Corona. Hingga akhirnya empat hari setelah pengumuman temuan pertama kasus Corona, pemerintah menerbitkan protokol penanganan corona. Ada lima poin dalam protokol yang diluncurkan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Mulai dari protokol komunikasi, protokol kesehatan, protokol pengawasan perbatasan, protokol area pendidikan, protokol area pendidikan dan protokol area publik dan transportasi.

Protokol ini sekaligus menjadi ujian kepemimpinan pejabat Indonesia dalam menghadapi wabah Corona.

Pertama, protokol komunikasi. Ini menjadi bagian paling mendasar dalam menghadapi pandemi Corona. Sebab, di dalamnya menyangkut kepercayaan publik yang perlu dibangun serta dijaga agar tidak terjadi kepanikan. Sehingga penanganan dapat berjalan lancar.

Dalam protokol komunikasi sudah dijelaskan secara gamblang bahwa pola komunikasi dilakukan oleh juru bicara yang ditunjuk pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Informasi yang disampaikan pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Informasi yang disampaikan pemerintah daerah hanya dilakukan oleh Juru Bicara Corona Pemerintah Daerah.

Tapi kenyataannya justru tidak berjalan baik. Publik justru dibuat kebingungan dengan 'banyak suara' mengenai penyebaran dan penanganan virus Corona yang disampaikan. Contohnya saat Gubernur Banten Wahidin Halim mengumumkan bahwa empat warga Banten dideteksi positif Corona. Empat warga yang dideteksi positif Corona baru saja pulang dari Malaysia.

Menanggapi itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penangan Virus Corona Achmad Yuri mengaku tidak pernah memberikan data apapun kepada pihak otoritas pemerintah daerah. Termasuk data pasien pada Gubernur Banten. Yuri justru mempertanyakan data yang didapat Wahidin.

Wahidin akhirnya mengakui ada kelalaian. Dia tidak berkoordinasi dengan protokoler Corona yang telah ditentukan pemerintah pusat. Namun Wahidin menegaskan bahwa pernyataannya berdasarkan informasi yang benar dan apa adanya.

"Mungkin ada mis, saya juga karena didorong oleh pertanyaan masyarakat, tentang Corona di Banten jadi saya jelaskan. Tanpa terlebih dahulu menyampaikannya kepada protokol yang sudah ditunjuk sebagai protokol," ujar Wahidi.

Wahidin berdalih juga memiliki kewenangan. "Sekarang peran gubernur juga sama di dalam undang undang tentang kesehatan maupun dalam protokoler Covid-19, di situ juga bahwa penanganan ini juga dilakukan secara bersama sama," katanya.

Suara lain yang ikut nimbrung mengenai penanganan Corona datang dari Badan Intelijen Negara (BIN). Saat Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN Mayjen TNI Afini Boer memperkirakan puncak penyebaran Corona di Indonesia akan terjadi sekitar 60-80 hari sejak pengumuman kasus positif (2/3). Perhitungan ini menggunakan rumus matematika dengan variabel suspected infected dan recovery.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo juga ikut bersuara saat meminta pengurus masjid tidak menggunakan karpet untuk alas ibadah. Imbauan ini sebagai salah satu langkah pencegahan dari penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Pengamat komunikasi Hendri Satrio melihat perbedaan tujuan komunikasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah tampaknya ingin mempertahankan dan melindungi warganya. Sehingga mereka sangat terbuka. Sementara pemerintah pusat semangatnya menenangkan warga.

"Memang kondisinya kalau situasi seperti ini sebaiknya jujur terbuka saja. Sehingga masyarakat bisa paham dan mengerti apa yang dilakukan dengan situasi seperti ini," ujar Hendri kepada merdeka.com, Kamis (13/3).

Yang dibutuhkan saat ini adalah solidnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan informasi yang penting untuk publik. Sehingga suara pemerintah pusat dan daerah bisa beriringan.

"Jadi yang kita inginkan hari ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertemu lah, berkumpul lah, kemudian buat lah keterbukaan komunikasi publik soal corona ini. Sehingga masyarakat juga mengetahui yang benar itu apa.

Jokowi mengakui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta instansi lainnya perlu diperkuat. Dua bulan terakhir Jokowi mengaku secara khusus menggelar rapat terbatas dan rapat internal harian untuk menangani Corona.

"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, TNI/Polri dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah kita perkuat. Dan 2 bulan ini secara khusus kita ada rapat terbatas lima kali dan rapat internal sehari bisa 2-3 kali. Khusus mengenai corona ini," kata Jokowi saat sidak ke Bandara Soekarno Hatta.

Kedua, protokol area publik dan transportasi. Inti dari protokol ini adalah memastikan seluruh area publik dan transportasi umum bersih. Teknisnya dengan pembersihan menggunakan desinfektan minimal tiga kali sehari. Selain itu juga deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi.

Protokol semacam ini penting untuk melindungi dari penyebaran virus Corona di ruang publik. Tapi siapakah yang mengawasi agar protokol ini diimplementasikan? Jokowi mencontohkan pentingnya pengawasan agar protokol ini berjalan. Jokowi mengaku sengaja sidak ke Bandara Soekarno Hatta untuk memastikan protokol ini diterapkan dengan baik.

"Saya hanya ingin memastikan bahwa ini terus dilakukan setiap hari. Saya juga ingin memastikan yang namanya thermal scanner dan thermal gun benar-benar ada dan dipasang. Saya kira sebuah keharusan yang menurut saya ketat," kata Jokowi.

Ketiga protokol area pendidikan. Di dalamnya memuat instruksi agar ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin dibersihkan dengan desinfektan. Untuk siswa atau tenaga pengajar yang sakit agar mengisolasi diri di rumah dan tidak banyak kontak dengan orang lain.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun memperbolehkan siswa, guru hingga mahasiswa yang baru pulang dari negara episentrum virus corona untuk meliburkan diri selama 14 hari. Tujuannya untuk menghambat penyebaran virus. Hak libur selama dua pekan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari sekolah.

Keempat, protokol area perbatasan. Pemerintah mengaku sudah memperketat 135 pintu gerbang baik di darat di pelabuhan atau airport. Penerapan protokol keamanan dan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh pelaku perjalanan dengan menggunakan thermo gun dan thermal scanner wajib dilakukan. Dalam protokol ini juga diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan hingga wawancara terhadap pelaku perjalanan yang terindikasi terjangkit Corona.

Jokowi ingin memastikan protokol ini berjalan. Dia melihat langsung ke Bandara Soekarno Hatta.

"Kalau kita lihat tadi di kedatangan dari luar negeri, checking nya sangat ketat mengisi kartu kewaspadaan kesehatan. Kemudian kalau berasal dari negara yang sudah kita waspadai masuk ke pintu yang berbeda dan dicek untuk yang 4 negara dicek 3 kali, kalau yang dari negara di luar itu dicek 2 kali," jelas Jokowi.

Pendekatan Kesehatan, Bukan Keamanan

Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte memandang penanganan Corona perlu dilakukan dengan pola pikir (mindset) kesehatan masyarakat. Bukan dengan pola pikir keamanan. Pola pikir yang digunakan akan memengaruhi cara kerja pemerintah. Salah satunya memengaruhi pola komunikasi yang dibangun pemerintah dengan masyarakat.

Jika pendekatannya dengan pola pikir keamanan, maka pemerintah tidak melakukan transparansi. Tujuannya agar masyarakat tidak panik. Sementara itu jika berorientasi pada kesehatan masyarakat, maka komunikasi pemerintah dan masyarakat akan berlangsung secara terbuka.

"Isu ini mungkin bukan isu keamanan, tapi isi kesehatan publik," jelas Philips.

Desentralisasi penanganan Corona juga harus dilakukan. Pemerintah pusat tidak akan mampu jika harus bekerja sendiri dalam menangani Corona. Apalagi Indonesia sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Misalnya yang kemarin banyak diributkan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita punya UU yang menyatakan ada wewenang tertentu dari Kepala Daerah dan juga di daerah ada dinas kesehatan, BPBD yang semua harus diikutsertakan," ucapnya.

Reporter: Supriatin, Intan Umbari, Dwi Prasetya, Wilfridus Setu Embu