Mendagri Tito Bantah Ingin Kembalikan Pilkada ke DPRD

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dirinya tidak pernah meminta pilkada langsung dikembalikan ke mekanisme DPRD. Dia mengaku hanya ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

"Saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa evaluasi akan kembali kepada pilkada DPRD. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan tidak setuju pilkada langsung. Tapi yang ditulis macem-macem," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Dia menilai, pelaksanaan pilkada langsung memang perlu dievaluasi. Pasalnya banyak dampak negatif mulai dari potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.

"Tapi dalam perjalanan, saya sampaikan, tidak menutup mata ada ekses juga yang berdampak negatif. Salah satunya potensi konflik. Saya pernah Kapolda di Papua dua tahun, Kapolda Metro juga. Pernah liat bagaimana peta potensi konflik terjadi, iya. Masa kita katakan tidak ada?" ungkapnya.

Mantan Kapolri ini menuturkan evaluasi sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah agar objektif. Dia mengusulkan, sebaiknya evaluasi dilakukan oleh akademisi.

"Saya sampaikan kita siap melaksanakan itu. Tapi saya engga setuju balitbang. Balitbang punya anggaran, tapi jangan balitbang melakukan. Nanti subjektif kalau pemerintah. Sebaiknya akademisi think tank, yang dikenal objektif," ujarnya.

Kekurangan Pilkada Lewat DPRD

Tito menilai pelaksanaan pilkada melalui DPRD juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya sulit memunculkan calon kepala daerah yang berasal dari independen.

"Kalau itu dilakukan, yan asimetris, yang langsung gimana caranya? Katanya kembali ke DPRD. DPRD juga ada masalah. Transaksional. Terus bagaimana berikan kesempatan kepada calon inkumbent supaya bisa maju tanpa parpol," tandasnya.