Mendagri Tito Bantah Ingin Kembalikan Pilkada ke DPRD

Kamis, 28 November 2019 23:57 Reporter : Sania Mashabi
Mendagri Tito Bantah Ingin Kembalikan Pilkada ke DPRD Mendagri Tito Karnavian Hadiri Rapat Kerja di Parlemen. ©2019 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dirinya tidak pernah meminta pilkada langsung dikembalikan ke mekanisme DPRD. Dia mengaku hanya ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

"Saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa evaluasi akan kembali kepada pilkada DPRD. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan tidak setuju pilkada langsung. Tapi yang ditulis macem-macem," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Dia menilai, pelaksanaan pilkada langsung memang perlu dievaluasi. Pasalnya banyak dampak negatif mulai dari potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.

"Tapi dalam perjalanan, saya sampaikan, tidak menutup mata ada ekses juga yang berdampak negatif. Salah satunya potensi konflik. Saya pernah Kapolda di Papua dua tahun, Kapolda Metro juga. Pernah liat bagaimana peta potensi konflik terjadi, iya. Masa kita katakan tidak ada?" ungkapnya.

Mantan Kapolri ini menuturkan evaluasi sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah agar objektif. Dia mengusulkan, sebaiknya evaluasi dilakukan oleh akademisi.

"Saya sampaikan kita siap melaksanakan itu. Tapi saya engga setuju balitbang. Balitbang punya anggaran, tapi jangan balitbang melakukan. Nanti subjektif kalau pemerintah. Sebaiknya akademisi think tank, yang dikenal objektif," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Kekurangan Pilkada Lewat DPRD

Tito menilai pelaksanaan pilkada melalui DPRD juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya sulit memunculkan calon kepala daerah yang berasal dari independen.

"Kalau itu dilakukan, yan asimetris, yang langsung gimana caranya? Katanya kembali ke DPRD. DPRD juga ada masalah. Transaksional. Terus bagaimana berikan kesempatan kepada calon inkumbent supaya bisa maju tanpa parpol," tandasnya. [fik]

Baca juga:
Mendagri Jelaskan Awal Mula Munculnya Usulan Pilkada Asimetris
Tak Hanya Pilkada Langsung, Masalah Biaya Politik Juga Liputi Pemilihan via DPRD
Pilkada Asimetris Bukan Barang Baru di Indonesia
Pilkada Asimetris Jangan Lahirkan Demokrasi Hanya Untuk Si Kaya
Alasan Kemendagri Evaluasi Pilkada Langsung, Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Denny Indrayana Sebut Potensi Politik Uang Tetap Ada di Pilkada Langsung atau Tidak

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini