Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berniat membahas wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Apabila pemerintah berniat memindahkan Ibu Kota Negara, kata Tjahjo, maka pasti Presiden telah menggelar rapat terbatas untuk membahasnya.

"Itu kan wacana ya, wacana yang saya kira sudah cukup lama. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi belum pernah membahas dalam rapat kabinet," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3).

Tjahjo menjelaskan pemerintah saat ini lebih fokus pada upaya percepatan dan pemerataan pembangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih, pemindahan Ibu Kota negara, bukan sebuah perkara mudah yang bisa diputuskan dalam waktu sekejap.

"Karena pindah itu tidak hanya pindah orangnya aja lho, infrastrukturnya, semua permasalahan. Tapi wacana ini kan sejak dulu muncul terus, itu kan aspirasi," kata Tjahjo.

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara, lanjut Tjahjo, memang terus bergulir dalam setiap waktu. Dia mencontohkan saat Teras Narang masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2005-2010, wacana pemindahan Ibu Kota pernah mencuat.

Namun, kala itu, saat pembahasan telah intensif, jsutru ditemukan fakta bahwa harga tanah di Kalimantan Tengah melambung tinggi sehingga pembahasan pemindahan Ibu Kota menjadi mandek.

Tjahjo menambahkan ada pula usulan yang menginginkan Ibu Kota Negara pindah ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Tjahjo mengatakan hal ini hanya sebatas aspirasi yang menurutnya masih dalam tahap wajar.

"Wacana ini kan sejak dulu muncul terus, itu kan aspirasi. Wajar," ujar bekas Sekjen PDIP ini.

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas untuk memaparkan perkembangan pembangunan di daerahnya. Dalam pertemuan yang digelar (11/1) tersebut, Sugianto sempat menyatakan kesiapan Kalimantan Tengah menjadi Ibu Kota Negara.

"Saya bertemu Pak Menteri melaporkan rencana pembangunan Kalteng. Saya ceritakan tentang pekerjaan kami. Komitmen kami tidak main-main untuk mendukung rencana-rencana pemerintah pusat. Kalau pusat memang butuh, kami sangat siap jadi Ibu Kota Negara. Itu juga cita-cita Pak Karno kan," kata Sugianto, Rabu (11/1).

Mantan anggota DPR ini juga menjelaskan banyak kemajuan proyek strategis di Kalteng. Pembangunan tersebut akan membuat Kalteng menjadi semakin strategis dalam peta pembangunan nasional.

"Kita sedang kawal betul program strategis, pembangkit listrik, jalur kereta Kalimantan, sampai sentra pertanian organik terbesar di Indonesia. Kalau pusat-daerah kuat, pasti berkah untuk rakyat. Kalteng pasti semakin penting dalam kemajuan Indonesia," katanya.

Dia juga yakin pemindahan Ibu Kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat.

"Daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah terlampau berat. Dalam dua puluh tahun ke depan, mungkin Jakarta tidak sanggup lagi. Beban itu perlu dibagi dan Kalteng siap untuk menjadi pusat pemerintahan baru di Indonesia. Kami memulainya dengan menyiapkan 300 ribu hektare lahan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan," jelasnya.