Mendagri sindir dualisme parpol hingga lupa pembangunan nasional
Merdeka.com - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, selama 71 tahun Indonesia merdeka, baru sanggup menyelesaikan satu isu pembangunan yakni masalah sandang. Sementara dua isu pembangunan lainnya yakni isu pangan dan papan belum bisa diselesaikan. Masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah. Begitupun soal pangan.
Tjahjo mengungkapkan, ini disebabkan karena situasi dalam negeri yang hanya sibuk berurusan dengan sistem politik yang multi partai. Kebijakan pembangunan di daerah tak luput dari proses politik yang selalu menyertai.
Ini berbeda dengan Amerika, China dan Singapura yang berhasil dalam melaksanakan program-program pembangunan jangka panjang karena keputusan politik solid mulai pusat sampai daerah. Sehingga sistem pemerintahan terjaga dengan baik.
"Di Indonesia, masih ada Parpol yang ketua umumnya ada dua. Ada yang masih sibuk mengurus di PTUN, Mahkamah Agung. Mereka ini yang sedang berproses. Kalau begini terus terjadi, akan mengganggu stabilitas nasional dan daerah yang ada," ujar Tjahjo di depan ratusan peserta rapat koordinasi teknis pembangunan dalam pembukaannya yang berlangsung di Hotel Clarion Makassar, Selasa, (28/2).
Dia berharap, implementasi sistem demokrasi melalui gelaran pemilihan kepala daerah bisa mendorong pembangunan yang lebih baik.
"Siapapun kepala daerahnya, dari produk partai manapun, begitu dia terpilih maka dialah pemegang amanah untuk membangun daerah demi kemaslahatan daerah dan masyarakat," jelasnya.
Tjahjo memuji Presiden Joko Widodo. Bahkan Tjahjo melihat Indonesia beruntung karena sebelum terpilih menjadi presiden, Joko Widodo pernah menjadi Wali Kota dan Gubernur. Sehingga kebijakan politik pemerintah pusat saat ini senada dengan yang dirasakan wali kota, bupati, dan gubernur.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
belum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaTiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Baca SelengkapnyaSejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaDirektur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaTKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya