Mendagri sebut 237 daerah mengantre untuk dimekarkan
Merdeka.com - Pemerintah saat ini melakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Hingga bulan Februari ini, sudah ada 237 daerah yang antre minta segera ditetapkan menjadi daerah otonomi baru atau dimekarkan.
"Mohon maaf Pak Gubernur, teman-teman. Saya bukannya mau menghambat, tapi menunda dululah pemekaran daerah otonomi baru. Per hari ini yang mendaftar minta segera dibentuk daerah otonomi baru sudah mencapai 237 daerah," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di depan ratusan peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan dari 17 provinsi se-Indonesia Timur yang juga dihadiri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di Hotel Clarion, Makassar, Selasa (28/2).
Tjahjo Kumolo membeberkan cara tak lazim yang dilakukan beberapa daerah demi memenuhi syarat dimekarkan. Di antaranya jumlah penduduk dalam sebuah kabupaten di-mark up menjadi 10 ribu jiwa, padahal penduduknya tidak sampai 5.000 jiwa. Lalu jumlah SKPD sama dengan daerah tingkat dua yang penduduknya di atas satu juta jiwa.
Menurutnya, setiap daerah memang punya hak untuk mengusulkan pemekatan daerah, namun harus juga perhatikan aspek lain. Jangan hanya lihat sisi pemerintahnya saja, tetapi lihat juga bagaimana dengan instansi-instansi lain.
Dicontohkan di Provinsi Gorontalo itu ada lima kabupaten dan satu kota. Di sana hanya ada satu Kodim merangkap di enam daerah yang ada. Lalu Kapolresnya ada yang merangkap di tiga kabupaten, ada di empat kabupaten.
Contoh lain lagi, di NTT ada Kejaksaan Negeri yang hanya diisi Kajari saja, karena memang belum ada staf. Belum lagi pengadilan di Papua dan sebagainya.
Sementara bicara tentang daerah perbatasan, Tjahjo Kumolo mengatakan pembangunannya sudah selesai. Wajah perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga sudah 500 persen jauh berbeda.
"Kalau dulu warga negara kita yang berfoto-foto di perbatasan negara tetangga, sekarang warga negara tetangga yang berfoto-foto di perbatasan Indonesia," kata Tjahjo Kumolo.
Dia menyebutkan kalau dirinya sudah berkeliling di semua daerah perbatasan di Indonesia mulai dari pulau terluar Aceh, Pulau Natuna, Kepulauan Riau, pulau terluar di Kabupaten Berau, Sangir Talaud, Kabupaten Belu hingga pulau yang berdekatan dengan Darwin.
"Pembangunan daerah perbatasan kita Desember 2016 lalu sudah selesai dan tahun ini dilengkapi dengan asrama tentara, kapolseknya, puskesmas, sarana untuk urusan imigrasi, bea cukai, pasar tradisional, energinya, telekomunikasinya. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini selesai semua karena ancaman di daerah perbatasan ini juga penting," pungkas Tjahjo.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menaker Ida Minta Pemda Awasi Penyaluran THR di Daerah
Pemda diminta awasi penyaluran THR pegawai di daerah.
Baca SelengkapnyaMendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia
Data KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mendagri Tito: Pemilu 2024 Lebih Teduh, Sejuk Dibanding 2019
Situasi Pemilu tahun 2024 terbilang lebih sejuk dibanding pada saya 2019 lalu
Baca SelengkapnyaDaftar 21 Daerah Berpotensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang
Sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrem, berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang.
Baca SelengkapnyaMendagri soal Kepala Desa hingga Camat Tak Terima THR Lebaran 2024: Rekan-Rekan Ini Bukan ASN
Kepala desa maupun camat tidak masuk sebagai kategori penerima THR.
Baca SelengkapnyaTak Terima Ditegur karena Bawa Pacar ke Rumah, Pemuda di Maros Tega Bunuh Kakak Kandung
Seorang pemuda di Maros, Sulawesi Selatan, MA (22) gelap mata setelah ditegur karena membawa pacarnya ke rumah. Dia tega membunuh kakak kandungnya AA (31).
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pemilu 1955 Bertujuan untuk Dua Hal, Simak Penjelasannya
Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemendagri Minta Pemda Maksimalkan Potensi Laut: Itu Modal Besar Menggerakkan Perekonomian
Kemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca Selengkapnya