Mendagri minta semua elemen terapkan nilai-nilai Pancasila
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri seminar nasional yang diadakan oleh Alumni Universitas Diponogoro (Undip), Semarang. Tjahjo didaulat sebagai Opening Speech bersama Ketua MK, Arief Hidayat sebagai Keynote Speech.
Mengawali sambutannya, Tjahjo mengatakan, dari sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum tentunya ada beberapa hal yang menjadi kendala di dalam mengambil kebijakan politik pembangunan dari sebuah sistem yang dianut.
"Prinsip hukum ada tiga, yaitu negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu dan peradilan yang bebas dan tidak memihak," kata Tjahjo Kumolo di Aula Pasca Sarjana, Undip Semarang, Sabtu (30/9).
Tjahjo meminta harus mengakui adanya asas kepastian hukum dan asas demokrasi. Permasalahan yang ada saat ini menurut Mendagri adalah yang berkaitan dengan integritas aparat penegak hukum, kedua produk hukum dan ketiga tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila baik oleh aparat penegak hukum maupun keseluruhan pengambil kebijakan politik pembangunan.
"Memang tidak secara menyeluruh. Namun, yang berkaitan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR itu selalu digugat oleh elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada kalanya, pemerintah yang sudah menyepakati produk hukum juga ikut menggugat ke MK," ujarnya.
Dijelaskan Tjahjo, jika setiap pengambil keputusan politik pembangunan di tingkat pusat sampai daerah dalam konteks menyusun anggaran belanja negara dan daerah, menyusun Undang-undang dan perda, termasuk dalam fungsi pengawasan dan fungsi kebijakannya jika semua menerapkan nilai-nilai pancasila tidak akan menimbulkan masalah.
"Saya selalu diingatkan oleh Presiden untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien, taat kepada aturan yang ada, mempercepat reformasi birokrasi yang ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah," katanya.
Ketua Ikatan Alumni Undip, Maryono dalam sambutannya mengatakan, Indonesia sebagai negara hukum harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
"Seminar ini adalah bentuk kontribusi kita kepada pemerintah maupun masyarakat, khususnya Undip. Semoga menambah nilai valeu Undip dalam kontribusinya secara nasional kepada pemerintah," kata Maryono.
Hadir dalam seminar tersebut, Ketua MK Arief Hidayat, Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan, Noor Rachmad. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Walikot Jakarta Pusat, Mangara Pardede yang semuanya adalah Alumni Undip.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenis Tindak Pidana Pemilu, Pahami Pengertian dan Penanganannya
Tindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca SelengkapnyaPrinsip Pemilu, Tujuan, dan Fungsinya yang Penting Dipelajari
Prinsip-prinsip dasar pemilu mencerminkan nilai-nilai demokratis yang mendasari proses ini.
Baca Selengkapnya11 Prinsip Pemilu beserta Tujuan, Fungsi, dan Asasnya
Prinsip-prinsip dalam pemilu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan dengan demokratis dan transparan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaMenggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaTahapan Pemilu 2024 dari Penyusunan Peraturan hingga Pengucapan Sumpah
Tahapan pemilu menjadi inti dari proses demokrasi ini, yang secara menyeluruh melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terstruktur.
Baca SelengkapnyaJenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya
Surat suara bukan hanya secarik kertas, melainkan sebuah instrumen demokratis yang menggambarkan kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaNamanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos
Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya