Mendagri Akui Perekaman e-KTP Belum Optimal, Ada 2 Juta Orang Ber-KTP Ganda

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan proses perekaman e-KTP hingga saat ini baru mencapai mencapai 97,41 persen. Proses perekaman masih akan terus dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.

"Perekaman e-KTP sudah 97,41 persen," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (19/2).

Tjahjo mengungkapkan, ada beberapa kendala yang menyebabkan proses perekaman ini belum mencapai 100 persen. Salah satunya seperti yang terjadi di Indonesia bagian timur yang dirasa masih belum cukup optimal.

"Memang yang belum optimal tinggal di Papua dan Papua Barat itu 76 persen, tapi dari hampir seluruh Indonesia sudah hampir secara penuh," imbuhnya.

Di samping itu, kendala lain adalah masih banyak ditemukan masyarakat yang memiliki KTP ganda. Sehingga hal ini menyulitkan kinerja Kemendagri dalam proses pendataan.

"Orang yang punya KTP ganda itu ada 2 juta orang. Ini mereka belum mau melaporkan kepada dukcapil," katanya.

"Juga hasil monitoring kami ke sejumlah negara-negara masih ada 20 persen warga kita yang bekerja dan kuliah di luar negeri belum mengakses data e-KTP," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pihak Kementerian Dalam Negeri mempercepat pembuatan e-KTP bagi masyarakat yang belum memiliki. Jika tidak dipercepat, kata JK, akan terulang kembali fenomena yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

"Harus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat pembuatan e-KTP. Kalaupun tidak bisa dicapai seperti pengalaman Pemilu atau Pilkada sebelumnya daftar kartu keluarga," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

JK juga menjelaskan masyarakat yang belum memiliki e-KTP tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan surat keterangan. Sebab hal tersebut menyangkut hak memilih masyarakat pada saat pesta demokrasi nanti.