Menaikkan indeks persepsi korupsi bukan hanya tugas KPK

Minggu, 18 Februari 2018 15:56 Reporter : Hari Ariyanti
Menaikkan indeks persepsi korupsi bukan hanya tugas KPK Diskusi Publik TII. ©2018 Merdeka.com/Hari Aryanti

Merdeka.com - Pansus Angket KPK DPR RI mengeluarkan rekomendasi kepada KPK yang dibacakan melalui sidang paripurna pekan lalu. Salah satu isi rekomendasi ialah meminta KPK meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI). Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, meningkatkan CPI bukan hanya tugas KPK.

"CPI itu bukan tugasnya KPK saja. Ada persepsi keliru khususnya di parlemen yang mengatakan bahwa makin banyak penindakan seakan-akan mempengaruhi CPI kita. Sehingga kelihatannya Indonesia adalah negara yang sangat korup karena banyak penindakan yang dilakukan KPK dan aparat penegak hukum lain," jelasnya dalam diskusi publik Transparency International Indonesia (TII), Minggu (18/2) di Pejaten, Jakarta Selatan.

Banyaknya penindakan yang dilakukan KPK selama ini, lanjut Laode, adalah nilai plus bahwa terjadi pemberantasan korupsi di negeri ini. Ia mengatakan parlemen juga memiliki tugas bagaimana meningkat CPI ini salah satunya melalui relasi dalam politik dan bisnis yang selama ini menjadi salah satu parameter penilaian CPI.

Menurut Laode seharusnya tak boleh ada penggabungan urusan politik dan bisnis. Ia mencontohkan pernah menghadiri acara Kadin dan ia bertemu pengurus Kadin yang kebanyakan isinya pejabat publik dan orang-orang parlemen. Hal ini sangat rentan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Ia juga menyayangkan bahwa selama ini rekomendasi KPK kepada pemerintah kerap ditolak. Saat KPK melakukan kajian sumber daya alam (SDA), ditemukan 5 ribu izin tambang yang belum terang dan jelas (clean and clear). KPK kemudian meminta pemda mencabut izin tersebut.

Sebagian pemda, kata Laode, memang mencabut. Tapi ada juga yang melawan dengan melayangkan gugatan ke PTUN setelah pemda mencabut izin tersebut.

"Bahkan pemda dikalahkan di PTUN dan ironis ada yang dilaporkan ke aparat penegak hukum dan dianggap tindakan kriminal. Jadi jangan salahkan KPK-nya saja," ujarnya. [fik]

Topik berita Terkait:
  1. DPR
  2. KPK
  3. Pansus Angket KPK
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini