Menag minta aparat ungkap motif kekerasan terhadap pemuka agama

Merdeka.com - Sejumlah kekerasan terhadap pemuka agama terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Berawal dari penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Alhidayah KH Umar Bisri bin KH Sukrowi di Cicalengka Bandung, peristiwa serupa terjadi di Serang terhadap Biksu dan di Sleman terhadap pendeta. Tindak kekerasan bahkan dilakukan di tempat ibadah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengecam peristiwa penyerangan terhadap tokoh agama dan berharap aparat bisa segera menindak para pelakunya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Peristiwa tindak kekerasan terhadap sejumlah pemuka agama belakangan ini di beberapa tempat, bahkan terjadi di rumah ibadah, adalah perilaku yg tak bisa dibenarkan sama sekali, atas dasar alasan apapun juga," tegas Menag di Jakarta, Minggu (11/2).

"Kita berharap aparat penegak hukum mampu mengungkap motif di balik semua itu," sambungnya.

Menag mengajak umat beragama untuk menyerahkan pengusutan kasus-kasus tersebut kepada yang berwajib. Lebih dari itu, Menag berharap umat juga dapat saling menahan diri dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

"Mari kita tingkatkan kewaspadaan dalam mengamankan rumah ibadah dan pemuka agama, utamanya saat kegiatan keagamaan berlangsung," pesannya.

Menag telah menugaskan jajarannya, yaitu para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama.

"Saya minta Kanwil dan Kankemenag untuk segera berkoordinasi dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) setempat guna mengambil langkah proaktif dan strategis dalam menguatkan kerukunan umat," tandasnya.

Menurut Menag, peran Kanwil dan Kankemenag bersama FKUB penting dalam mensosialisasikan sikap dan pandangan tokoh agama terkait enam rumusan etika kerukunan.

Sebagaimana diketahui, Sabtu (11/2), sekitar 250 tokoh agama dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa. Mereka merumuskan enam sikap dan pandangan terkait etika kerukunan antar umat beragama. Rumusan itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

"Saya minta Kanwil dan Kankemenag berada pada garda terdepan dalam sosialisasi dan implementasi enam rumusan etika kerukunan tersebut," tandas Menag.