Menag janji bakal terbuka soal dana penyelenggaraan haji

Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Kementerian Agama akan lebih transparan soal dana penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan petugas di Tanah Suci.

Dengan keterbukaan itu, Lukman berharap calon jamaah haji mengetahui dengan jelas dana yang dikeluarkannya selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Tak hanya itu, biaya yang dikeluarkan oleh APBN maupun dana optimilasi bisa diawasi berbagai pihak.

"Saya merasa komponen BPIH, yang kemudian pada akhirnya jadi kewajiban dari calon haji untuk membayar pelunasannya, baiknya transparan, misal tahun 2015 bisa diketahui publik. Bayar sekian, dapat pelayanan apa-apa. Ada direct cost, ada indirect. Itu pun harus diketahui publik. Sehingga kemudian kita sama-sama bisa nilai apakah komponen itu rasional atau tidak," jelas Lukman saat berkunjung ke Kantor ICW di Jl Kalibata Timur IVD, Jakarta, Selasa (15/7).

Dengan keterbukaan itu, Lukman berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji kembali membaik. Sehingga amanah yang disampaikan kepada Kementerian Agama bisa dijalani dengan baik.

"Baiknya memang perlu ada standar harga dan ada patokan sama, apakah wajar atau tidak, juga terkait selisih-selisih kurs. Intinya adalah transparansi, maka trust bisa muncul, dengan kepercayaan itu mudah-mudahan amanah yang dibebankan pada kami, ini bisa dijalankan dengan baik," tandasnya.

Jika pun masih ditemui pelanggaran maupun penyalahgunaan, Lukman mengaku tidak akan tinggal diam. Dia pun sudah melakukan pendekatan dengan para penegak hukum untuk menangkap mereka yang bermain di balik dana penyelenggaraan ibadah haji.

"Bagi saya tidak ada ampun, jadi proses hukum ditegakkan, saya sudah bicara dengan KPK, penegak hukum kita, harus serius kawal, tidak boleh main-main lagi, karena ini terkait dengan kerja nasional," pungkasnya.