Membela diri, Irvanto Anggap Tuntutan Jaksa Terlalu Berat

Rabu, 21 November 2018 12:16 Reporter : Yunita Amalia
Membela diri, Irvanto Anggap Tuntutan Jaksa Terlalu Berat Irvanto diperiksa KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, membacakan nota pembelaannya (pleidoi) atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Keponakan Setya Novanto itu merasa tuntutan jaksa tidak sepadan dengan perannya dalam kasus korupsi tersebut sebagai kurir.

Jika dibandingkan dengan pelaku lainnya dari kasus tersebut, Irvanto mengatakan hukumannya terlalu berat. Apalagi, imbuhnya, dari bagi-bagi uang panas itu, ia mengklaim tidak menerima keuntungan apapun.

"Irman penjara 7 tahun, Sugiharto 5 tahun, Andi Narogong 8 tahun, Anang 7 tahun, sangat mencolok dengan tuntutan saya. Saya sebagai orang awam sulit adanya perbedaan yang mencolok, sangat tidak adil, tidak sepadan karena saya hanya orang suruhan, kurir, atau perantara untuk Setya Novanto. Saya tidak mendapat keuntungan apapun," ucap Irvanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).

Irvanto menjelaskan, alasannya mau berperan sebagai kurir proyek e-KTP setelah dijanjikan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapat uang Rp 1 miliar dan PT Murakabi Sejahtera, perusahaan Irvanto, akan mendapat pekerjaan dari proyek e-KTP.

Hanya saja, kata Irvanto, setelah ia menjalani perannya sebagai kurir, Andi tidak merealisasikan janjinya.

"Saya menyesal melibatkan diri untuk kepentingan Andi Narogong untuk pengiriman uang dan barang ke pihak-pihak tertentu. Saya khilaf karena terlena janji-janji yang diberikan Andi Narogong," jelas dia.

Diketahui Irvanto bersama Made Oka Masagung dituntut 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, atau subsider 6 bulan kurungan terkait korupsi proyek e-KTP. Irvanto dianggap menyalahgunakan wewenangnya dengan memperkaya orang lain yakni Setya Novanto sekitar USD 3 juta.

Ia dan Made Oka dituntut telah melanggar Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.' [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini