Masyarakat diminta pantau kegiatan HTI dengan cara damai

Merdeka.com - Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti, menegaskan bakal melakukan pengawasan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ini menyusul Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas. Meski begitu, dia melarang bila ada kelompok masyarakat coba melakukan sweeping sendiri.

"Kami mengimbau bahwa boleh saja mengajak orang lain lakukan pemantauan tetapi dengan cara-cara yang damai, jangan turun aksi di jalan. Jangan malah timbulkan masalah baru yang bisa merugikan masyarakat umum misalnya arus lalu lintas atau hak-hak orang lain. TNI ingin kita semua dalam koridor hukum karena negara kita ini negara hukum," kata Agus Surya Bakti di kantor Kejati Sulsel, Sabtu (22/7).

Dia tidak mau masuk dalam masalah banyaknya aksi penolakan terbitnya Perppu Ormas. Namun, AGus meyakini bahwa tiap kebijakan pemerintah telah dikaji mendalam.

Untuk itu, dia mengajak semua orang untuk memahami. Sebab, dalam Perppu itu terkait aturan mengenai tiap ormas bertentangan dengan Pancasila. Apalagi Pancasila tidak ada lagi patut dipertentangkan.

"Intinya begini, kita ini sifatnya mengajak. Semua boleh menyampaikan pendapat karena ini negara demokrasi tapi harus tetap saling menghargai," terangnya.