Mantan Mendagri sebut tak ada keanehan di proyek e-KTP

Merdeka.com - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengklaim proses pengadaan proyek e-KTP tidak bermasalah. Menurutnya, proyek tersebut telah dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sudah ada dan dievaluasi BPKP, tidak ada keanehan," ujar Gamawan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Gamawan menjelaskan, semua proses termasuk laporan jalannya proses lelang diterimanya tanpa ada kejanggalan. Pun saat diputuskannya pemenang lelang, dia mengatakan tidak ada kejanggalan pada prosesnya.

Bahkan, imbuh Gamawan, dia mengaku pernah meminta anak buahnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini untuk kembali mengirim surat ke BPKP agar dilakukan audit kembali.

"Panitia lapor pemenang lelang 6 Juli 2011 disampaikan pemenangnya, disebutkan lah konsorsium PNRI. Tapi saya tidak percaya. Saya bilang (ke Diah Anggraini) 'ibu, saya belum percaya begitu saja tolong buat surat ke BPKP ini sudah benar atau belum responsnya (dari BPKP) itu tidak ada keanehan'," tukasnya.

Dia juga membantah turut serta menerima uang dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. "Ini tidak logis. Menerima uang saja saya tidak," tandasnya.

Sementara itu, atas kasus ini, Setya Novanto didakwa memperkaya diri sendiri sebesar USD 7,3 juta yang diperoleh dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung, serta menerima jam tangan mewah merek Richard Mille seharga Rp 1,3 miliar dari Johannes Marliem dan Andi Narogong.

Pria yang kerap disapa Setnov tersebut didakwa oleh jaksa penuntut umum pada KPK dengan pasal 2 ayat 1 huruf a atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.