Mahfud Sudah Ingatkan Banyak Pegawai BUMN dan ASN Terpapar Paham Radikal
Baru-baru ini, seorang karyawan KAI di Bekasi, Jawa Barat diduga masuk dalam jaringan terorisme.
Memang ada kelalaian pengawasan terhadap karyawan BUMN secara pemahaman ideologi.
Mahfud Sudah Ingatkan Banyak Pegawai BUMN Dan ASN Terpapar Paham Radikal
Menko Polhukam Mahfud MD sudah mengingatkan bahwa sudah banyak pegawai BUMN yang terpapar paham radikal sejak lama. Seharusnya, langkah mitigasi di perusahaan pelat merah dilakukan sejak awal.
"Seharusnya mitigasi kan sudah lama sebenarnya sejak awal pemerintahan ini kita sudah mengumumkan banyak sekali di BUMN itu terpapar," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/7).
merdeka.com
Tak hanya di perusahaan BUMN, kata Mahfud, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga terpapar paham radikal.
"Di ASN juga banyak yang terpapar. Oleh sebab itu pemerintah menyiapkan langkah langkah tapi masih ada jebol yang satu kaya gitu kan. Diperbaiki lagi."
-Mahfud MD
Mahfud mengakui, memang ada kelalaian pengawasan terhadap karyawan BUMN secara pemahaman ideologi. Namun, secara profesionalitas bekerja sudah bagus."Ya mungkin saja, dari sudut ideologis ya. mungkin kalau profesionalitas pengelolaan mungkin bagus tapi mungkin dari sudut ideologis kenyataannya kebobolan," tuturnya. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu seorang karyawan KAI di Bekasi, Jawa Barat diduga masuk dalam jaringan terorisme. Manajemen KAI hingga Komisaris Utama KAI Said Aqil Siradj telah menyatakan sikapnya terkait kasus ini.
Secara singkat, KAI mendukung proses hukum dan tidak memberikan ruang bagi tindakan terorisme. "Tentu apa yang sudah dilakukan KAI saya dukung penuh," kata Said Aqil.
Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir mengecam keras dugaan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terlibat dalam jaringan terorisme. Dia pun mendukung proses hukum yang berjalan.
"Saya sudah buat statement keras bahwa terorisme itu adalah sesuatu hal yang tidak baik karena itu harus ditegakkan secara hukum," ujar dia saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Atas kejadian tersebut, Kementerian BUMN pun diminta melakukan pengetatan seleksi pegawai KAI.
Namun terkait hal itu, Erick menyerahkan sepenuhnya kewenangan perekrutan kepada perusahaan.
