Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Hal itu disampaikan dalam Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.

"Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya," kata Mahfud yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri Gaffar di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Mahfud menambahkan, tujuan pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat. Oleh sebab itu, Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan tersebut, hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara.

"Pemilu yang demikian adalah Pemilu yang kehilangan roh demokrasi. Karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu yang mengikat keseluruhan prosesnya," jelas dia.

Mahfud menegaskan, penyelenggaraan Pemilu demokratis membutuhkan transparansi, informasi, dan komunikasi yang intens.

Dia meyakini, aspirasi rakyat hanya dapat ditangkap, dipertajam, dan direspons oleh peserta Pemilu jika ada informasi yang berkelanjutan tentang suara rakyat.

“Para pelaku politik dan lembaga negara harus mengkomunikasikan kinerjanya agar pemilih dapat menilai dan menentukan pilihannya secara tepat. Sebab, momentum Pemilu pada hakikatnya adalah momentum kompetisi politik yang sangat dinamis,” dia menandasi.

Reporter: M Radityo