LPSK Telah Lakukan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Melalui 4.567 Layanan

Sabtu, 10 Desember 2022 11:00 Reporter : Fikri Faqih
LPSK Telah Lakukan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Melalui 4.567 Layanan LPSK. ©2022 Antara

Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap 10 Desember. Peringatan ini menjadi momentum memperkuat kehadiran negara bagi pemulihan korban pelanggaran HAM berat.

"Negara sudah hadir melalui LPSK, namun perlu lebih diperkuat dengan partisipasi semua pihak," kata Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo di Jakarta, Sabtu (10/12).

Menurutnya, kehadiran negara pada korban HAM masa lalu bisa diwujudkan melalui pembentukan semacam komisi reparasi. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan bagi saksi dan korban memberikan mandat kepada LPSK melakukan pemulihan korban pelanggaran HAM berat.

Selama 2012 hingga 2021 LPSK telah melakukan pemulihan korban pelanggaran HAM berat melalui 4.567 layanan berupa program perlindungan bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial.

2 dari 2 halaman

Para korban tersebut berasal dari berbagai peristiwa yaitu peristiwa 1965/1966, penghilangan paksa 1997/1998, Tanjung Priok 1984, Talangsari, Jambu Keupok, Simpang KKA dan Rumah Geudong.

Dia menjelaskan pemulihan korban tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagaimana disyaratkan bagi pemberian kompensasi jika merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Bantuan medis diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban termasuk melakukan pengurusan korban meninggal dunia. Rehabilitasi psikososial ditujukan membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial serta spiritual korban. Terakhir rehabilitasi psikologis dilaksanakan guna memulihkan kondisi kejiwaan korban.

"Hingga 2021 bantuan medis merupakan bentuk pemulihan terbanyak diakses korban," ujar Antonius seperti dilansir dari Antara.

Hal itu berkorelasi dengan kebutuhan kesehatan dan usia korban yang sudah rentan khususnya korban Peristiwa 1965/1966.

Terakhir, pada 2021 LPSK membuat terobosan baru melalui Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-326/1.5.2/LPSK/07/2021 tentang bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis bagi saksi dan/atau korban.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan pelanggaran HAM yang berat merupakan extra ordinary crime yaitu peristiwanya terjadi di masa lampau dan proses hukumnya mengalami kendala. [fik]

Baca juga:
Terdakwa Pelanggaran HAM Paniai Divonis Bebas, Komnas HAM Desak Jaksa Agung Banding
RUU PPSK: Kursi Gubernur BI Tak Boleh Diisi Politisi
LPSK Serahkan Santunan pada Keluarga Korban Bom di Polsek Astana Anyar
Bharada E Ungkap Perempuan Cantik di Rumah Bangka ke LPSK saat Ajukan JC
LPSK Ungkap Perempuan di Rumah Bangka Milik Ferdy Sambo: Berparas Cantik
LPSK akan Gelar Sidang Internal, Tentukan Justice Collaborator AKBP Doddy
Pengajuan JC Kasus Irjen Teddy Minahasa, LPSK Masih Cek Rekam Jejak AKBP Doddy

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini