Letjen Yudi Mundur dari Kabais TNI Buntut Kasus Andrie Yunus Jadi Pelajaran buat para Pejabat

Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya. Hal ini buntut dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus yang dilakukan anggota BAIS TNI.

Ketua Umum Pasbata Prabowo, David Febrian, menyebut keputusan Letjen Yudi mundur tersebut sebagai tamparan keras kepada pejabat yang kerap bertahan meski tengah dilanda masalah.

"Ini bukan sekadar mundur. Ini adalah sikap ksatria. Ini pelajaran terbuka bagi banyak pejabat yang ketika bermasalah justru sibuk mencari pembenaran, memainkan opini, bahkan menyalahkan pihak lain," ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menilai, Letjen Yudi menunjukkan standar kepemimpinan yang menempatkan tanggung jawab kepada rakyat di atas kepentingan pribadi maupun jabatan, bahkan sebelum proses hukum selesai.

Tanggung Jawab Publik Didahulukan

Menurutnya, langkah tersebut menjadi kontras dengan praktik yang selama ini kerap terjadi, di mana pejabat yang bermasalah tetap bertahan dan menghindari tanggung jawab.

“Di negeri ini, terlalu sering kita melihat pejabat yang jelas-jelas bermasalah tapi masih bertahan, berkelit, dan menghindar. Letjen Yudi justru melakukan hal sebaliknya. Urusan benar atau salah biar hukum yang membuktikan, tapi tanggung jawab kepada publik tidak bisa ditunda,” lanjutnya.

Sikap ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang mulai tergerus oleh praktik politik pragmatis.

Pihaknya menegaskan bahwa karakter kepemimpinan seperti yang ditunjukkan Letjen Yudi kini semakin jarang ditemui di kalangan elite.

“Ini tipe pemimpin yang semakin jarang kita temui. Berani bertanggung jawab tanpa harus dipaksa. Ini bukan soal tekanan, ini soal integritas,” ujarnya.

Proses Hukum Harus Tetap Berjalan

Meski mengapresiasi langkah tersebut, ia mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang dapat mengaburkan substansi kasus. Pengunduran diri, menurutnya, bukan akhir dari persoalan.

“Jangan dibelokkan. Jangan dipelintir seolah ini drama atau manuver. Ini bentuk tanggung jawab. Tapi proses hukum tetap harus berjalan dan kita kawal bersama,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap langkah cepat dan terbuka yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI dalam menangani kasus ini. Respons tersebut dinilai sebagai bukti keseriusan institusi dalam menjaga kredibilitas.

“Langkah tegas Puspom TNI menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi. Ini wajah transparansi di era demokrasi. Ini harus kita dukung, bukan dicurigai tanpa dasar,” ujarnya.

Dia mengajak masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat budaya tanggung jawab di ruang publik.

“Kalau semua pejabat punya keberanian seperti ini, bangsa ini tidak akan terus disandera oleh krisis kepercayaan. Ini contoh nyata. Tinggal mau ditiru atau tidak,” pungkasnya.