Lawan kebangkitan PKI & Perppu Ormas, massa minta Indonesia jadi Khilafah
Merdeka.com - Massa yang beraksi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat terus meneriakkan penolakan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Mereka mendesak Perppu itu tak diberlakukan. Selain itu mereka juga menyuarakan perlawanan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dalam aksi ini, massa tak henti meneriakkan agar Indonesia berdiri di atas syariat Islam atau Khilafah. "Khilafah, khilafah, khilafah," ujar massa di depan Gedung DPR, Jumat (29/9).
Dalam aksi ini hadir juga pentolan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga mantan ketua MPR Amien Rais. Secara tegas dia meminta pemerintah menganulir ataupun membatalkan Perppu Ormas.
"Kami minta Pak Jokowi (Presiden) untuk Perpu itu jangan disahkan," ujar Amien Rais melalui pengeras suara di mobil komando.
Seperti diketahui, dalam aksi ini pihak kepolisian menurunkan sebanyak 20 ribu personel untuk amankan aksi yang bernama 299.
"Ada 20.000 personel yang telah kita siapkan untuk pengamanan kegiatan ini. Jadi masyarakat enggak usah khawatir ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Komplek Parlemen, Senayan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahas Sengketa Pilpres saat Halalbihalal dengan Cak Imin, Anies Harap Putusan MK Bawa Demokrasi Lebih Baik
Anies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaNamanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos
Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Jangan Biarkan Orang Tak Punya Etika Mengatur Negeri Seenaknya Udelnya!
Cak Imin dan Anies tidak ingin orang-orang tidak punya etika memimpin Indonesia.
Baca SelengkapnyaGerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaBegini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaTemui Buruh, Cak Imin Janji Tidak Ada Undang-Undang Simsalabim Jika Menang Pilpres 2024
Kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya