Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) memberikan pandangan tersendiri terhadap dunia peradilan di Tanah Air sepanjang tahun 2017. Menurut Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari, beberapa kasus hukum membuat dunia peradilan berada dalam tekanan pusaran politik.

"Sepanjang tahun ini dunia peradilan kita berada dalam tarikan yang luar biasa yaitu pusaran politik terkait dengan kepentingan-kepentingan politik di seputar kasus-kasus tersebut," ujar Aidul di Gedung Komisi Yudisial Jakarta. Demikian dikutip, Rabu (20/12).

Aidul mengatakan bahwa Tahun 2017 adalah tahun independensi peradilan. Tingginya tekanan dan pengaruh politik sepanjang tahun 2017 membuat KY harus mempertahankan independensi peradilan dan imparsialitas hakim supaya putusan hakim memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Tarikan politik itu sangat keras, baik yang tampak di publik maupun yang tidak terlihat," ujar Aidul.

KY juga mencatat adanya tekanan yang ditujukan langsung kepada hakim, bahkan seringkali mengancam keamanan hakim dan keluarganya. KY juga menerima laporan terkait hakim-hakim yang menangani kasus-kasus dengan tekanan politik yang berat tersebut. Dia pastikan KY tetap pada sikapnya yakni tak berpihak.

"Kami hanya bertugas untuk memastikan agar peradilan tetap dalam rel independensi dan hakim bersikap imparsial," jelas.

Pada tahun 2017, sejumlah kasus hukum yang banyak menyita perhatian publik adalah kasus persidangan kopi bersianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, kasus Basuki Tjahaja Purnama, kasus Buni Yani, dan terakhir adalah kasus KTP-elektronik dengan tersangka Setya Novanto.