Merdeka.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai elemen kampus dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu kembali mengawal dan menyuarakan isu-isu penanganan bencana di Indonesia. Terlebih, Indonesia merupakan negara rawan bencana.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan mencatat per 23 Mei 2022, telah terjadi bencana sebanyak 1.613. Sepanjang 2015 hingga 2021 saja, terjadi 121 letusan gunung berapi di Indonesia.

"Tentunya pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengurangi risiko bencana. Peran masyarakat terutama elemen kampus dan LSM sangat dibutuhkan," kata Abetnego di sela-sela agenda Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR), di Bali, Kamis (26/5).

Abetnego menyampaikan pengalaman terbaik dari seluruh negara menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan bencana terletak pada peran masyarakat dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat bukan hanya berperan sebagai objek, melainkan peserta aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Konsep Resiliansi

Abetnego menjelaskan keterlibatan elemen masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam memitigasi bencana. Hal itu termuat dalam substansi konsep Resiliensi Berkelanjutan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada GPDRR.

"Bapak Presiden menilai bahwa setiap negara di dunia harus memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana. Tak terkecuali untuk Indonesia. Ini butuh sinergi antara kelembagaan pemerintahan, serta kelembagaan sosial dan masyarakat," tutur Abetnego.

Presiden Joko Widodo menyampaikan konsep Resiliansi Berkelanjutan pada pembukaan GPDRR ke-7 di Bali, pada Rabu (25/5). Resiliensi Berkelanjutan merupakan solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi berbagai bencana, termasuk pandemi dan mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan.