KPU Pastikan Tak Ada Kebocoran Data Penduduk Indonesia

Merdeka.com - KPU memastikan tidak ada kebocoran jutaan data penduduk Indonesia. Sehingga ini bertentangan dengan informasi yang diungkapkan akun Twitter Under The Breach (@underthebreach).

"Data KPU sebagaimana saya sampaikan tidak bocor. Data DPT 2014 yang salah satunya ditampilkan adalah data yang bulan November 2013. Data format PDF adalah data yang diserahkan KPU kepada pihak eksternal sesuai Pasal 38 ayat 5, UU 8 tahun 2012," kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu (22/5).

Dia pun kembali menegaskan, tidak ada data KPU sama sekali yang di hack oleh siapapun. "DPT Pemilu 2019 tidak sampai 200 Juta. Data DPT di KPU RI tidak kena hack," ujarnya.

Viryan sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan lembaga lainnya untuk mencari kebenaran kabar tersebut.

"BSSN dan Cyber Crime Mabes Polri. Koordinasi dengan 3 lembaga (BSSN, Polri, dan Kemenkominfo)," tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, pihaknya sudah berkali-kali meminta KPU mengelola data dan menjaga kerahasiaannya.

"Tugas utama Dukcapil Kemendagri dalam pemilu dan pilkada adalah memberikan DP4 kepada KPU. Sejak penyerahan DP4, Dukcapil Kemendagri meminta KPU berkomitmen mengelola data dengan menjaga kerahasiaan data pribadi," tutur Zudan.

"Itulah mengapa Dukcapil Kemendagri setelah pemilu 2014 meminta kepada KPU agar NIK dan No KK diganti dengan tanda bintang. NIK dan NO KK tidak perlu ditampakkan agar tidak disalahgunakan untuk pendaftaran kartu prabayar dan untuk membuat KTP elektronik palsu," lanjutnya.

Zudan menuturkan, tidak ada kebocoran data dari Dukcapil. "Kami sudah memeriksa data centre, log dan trafficnya. Alhamdulillah semua tidak ada masalah," tutupnya.