Merdeka.com - Penyandang disabilitas Dokter Romi Syofpa Ismael gagal menjadi PNS di Pemkab Solok Selatan. Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menilai kasus tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang secara kebetulan adalah seorang perempuan.

"Kami mengikuti kasus ini dan setelah dipelajari memang ada perlakuan diskriminatif terhadap Dokter Romi sampai kemudian dia digagalkan menjadi PNS," kata Ketua Umum KPPG Hetifah Sjaifudian di Jakarta, Kamis (25/7).

Kasus yang menimpa Dokter Romi kata dia tidak perlu terjadi apabila Pemkab Solok Selatan memiliki keberpihakan pada kelompok disabilitas.

"Kejadian ini membuktikan bahwa meski kebijakan pro disabilitas sudah ada yaitu adanya jalur tes CPNS khusus disabilitas, tetapi Pemkab tidak menerapkannya. Jalur itu tidak ada yang membuat Dokter Romi harus mengikuti tes lewat jalur umum," jelas Hetifah.

KPPG kata dia siap membantu Dokter Romi untuk mendapatkan haknya sebagai PNS apalagi hasil penelusuran KPPG yang bersangkutan memiliki hasil tes terbaik saat proses seleksi berlangsung.

"Kami siap memfasilitasi Dokter Romi untuk bersama kami mengawal kasus ini. Kami siap menerima bersama Fraksi Golkar di DPR RI dan Komisi terkait tentunya juga jaringan yang kami bisa upayakan agar hak yang bersangkutan sebagai PNS terpenuhi," tukas Hetifah.