KPK Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes

Menurut Hakim, Budi Sylvana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

KPK bakal segera menetapkan pihak yang akan dijadikan tersangka dan lakukan penahanan

Sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Mantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).

Pelaku menggunakan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020.

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa KPK sebagai saksi atas dugaan korupsi Pengadaan APD Covid-19 Kemenkes

KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.

Pencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.

Kasus dugaan korupsi tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan KPK telah menetapkan tersangka.

Nilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.

Dari total 65 tahanan, terdapat delapan orang beragama Nasrani yang mengikuti ibadah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto, dengan memeriksa tiga pihak swasta terkait kasus pemerasan RPTKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi lahan Tol Bengkulu menyambut baik putusan bebas korupsi Tol Bengkulu yang dijatuhkan majelis hakim, sementara Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyatakan akan mengajukan kasasi.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Penyidik memperoleh 1626 dokumen, 129 barang bukti elektronik.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan kenaikan harta Rp4,87 triliun terkait kasus korupsi Chromebook, menegaskan itu adalah nilai IPO GOTO 2022 dan bukan uang yang diterimanya.

JPU menuntut Nadiem hukum pidana penjara 18 tahun dan denda Rp1 miliar. Selain itu, ada pidana tambahan dengan membayar uang pengganti hingga Rp5,2 triliun.

Nadiem bercerita, saat hendak pergi ke sidang hari ini, anaknya yang berumur satu tahun menangis. Secara terpaksa, Nadiem harus melepaskannya.

Hakim Agus menjelaskan proses pembebasan lahan proyek tol tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.