KPK Ungkap 3 Kekurangan Parpol dalam Pemberantasan Korupsi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menerima audiensi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Indonesia Corruptions Watch (ICW). PSI diwakili Raja Juli Antoni selaku Sekjen PSI sedangkan ICW diwakili peneliti Donal Fariz.
Usai melakukan pertemuan, Syarif menyebut ini pertama kalinya lembaga antirasuah menerima kedatangan partai pascapemilu 2019. Dia berterimakasih dengan semangat PSI yang menyatakan siap mendukung pemberantasan korupsi.
"Kami hargai sebagaimana yang disampaikan Pak Sekjen (Raja Juli) tadi, niat dan semangat yang ada dalam PSI itu untuk antikorupsi, untuk menjaga keharmonisan itu betul-betul dijadikan patokan saya pikir itu baik sekali," kata Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
Dia mengucapkan selamat atas terpilihnya kader PSI untuk duduk di kursi DPRD di beberapa daerah. Menurutnya, hal tersebut merupakan pencapaian yang besar untuk sebuah partai baru.
Syarif pun memberikan catatan kepada kader PSI yang akan duduk sebagai legislator daerah. Menurutnya, tingkat kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi adalah lemahnya pengawasan anggota legislator oleh partai politik.
"Oleh karena itu parpol memegang peranan penting untuk pembinaan kadernya," ujarnya.
Maka dari itu, Syarif mengatakan, pihaknya sudah membuat program pencegahan dan penelitian yang berhubungan dengan korupsi di sektor politik.
"Yang kami temukan bahwa tiap parpol di Indonesia memiliki tiga kekurangan, satu adalah keterbukaan pengelolaan dana parpol, tak satu pun yang transparan, tak satu pun yang mau diaundit sehingga dana parpol itu sama saja hutan belantara yang tak pernah dijamah, oleh karena itu bila mau PSI unggul lebih tolong financialnya bisa transparan," terang Syarif.
Kedua, Syarif mengungkapkan, yakni proses kaderisasi yang kurang berjalan baik. Seperti kader yang akan maju menjadi penyelenggara negara harus mengeluarkan biaya sendiri. Sehingga membuat kader harus meminta bantuan pihak swasta untuk pembiayaan.
"Ketiga adalah soal penegakan etik di parpol, kami tak mendapatkan contoh yang bagus dari semua parpol yang ada sekarang, bahwa ada penegakan etik dan dilakukan tanpa pandang bulu. Jadi etiknya itu harus tegak, jadi moga-moga kelemahan utama itu tak menghinggapi PSI," tutup Syarif.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaKPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca Selengkapnya