KPK Segel Ruangan di Pemkot Yogyakarta Terkait OTT Jaksa
Merdeka.com - KPK menyegel sebuah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di kompleks Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta. Penyegelan ruangan ini terkait dengan OTT KPK yang menangkap seorang PNS yang bertugas di Pemkot Yogyakarta.
Selain menyegel ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, KPK juga menyegel sebuah laci meja. Laci meja ini berada di salah satu ruang kantor Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, jika ruangan dan laci meja yang disegel KPK itu berkaitan dengan OTT KPK yang dilakukan pada Senin (19/8) kemarin.
"Ada memang (penempelan stiker dari KPK), ada satu ruang dalam pengawasan (KPK) dan satu laci fi ULP (BLP) itu, di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) itu yang saya tahu. Laporan dari teman-teman ULP itu yang disegel bukan ruangannya tapi laci dari saudara yang dimintai klarifikasi," katanya, Selasa (20/8).
Terkait OTT KPK, dia meminta kepada jajarannya untuk bekerja seperti biasanya. Haryadi juga meminta pada jajarannya agar mawas diri usai adanya OTT KPK yang meringkus seorang PNS di Pemkot Yogyakarta.
"Yang penting adalah, saya minta ke seluruh jajaran Pemkot Yogyakarta tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Tapi tetap mawas diri. Kalau tidak merasa apa-apa jangan terus terjadi hal yang berlebihan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus dugaan gratifikasi tersebut bakal berlanjut di meja hijau setelah tim jaksa KPK menilai unsur pidana telah lengkap.
Baca SelengkapnyaBerkas tersebut telah diserahkan ke jaksa KPK, Rabu (7/2).
Baca SelengkapnyaHanya saja Ali enggan untuk membeberkan sejumlah aset yang telah disita tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menangani 7 ruas jalan dan satu jembatan dengan anggaran Rp162 miliar.
Baca SelengkapnyaNawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaPenangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca Selengkapnya